Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Kemnaker Inisiasi Pusat Pengembangan Keterampilan

KOMPAS.com – Saat ini, tenaga kerja di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan.

Misalnya, angka mismatch atau ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan cukup besar, yakni lebih dari 50 persen.

Kemudian dari 133 juta orang angkatan kerja saat ini, 58 persennya didominasi lulusan SD-SMP. Belum lagi tantangan bonus demografi yang segera dihadapi Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.

Sebagai upaya menjawab tantangan itu, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menginisiasi program Skills Development Center atau Pusat Pengembangan Keteramplilan.

Baca juga: Swiss Jadi Negara dengan Tenaga Kerja Paling Terampil, Ini Rahasianya

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.

“Pemerintah ingin memastikan program peningkatan skill pekerja sampai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, program pemerintah tidak hanya sent, tapi deliver ke masyarakat,” kata Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemnaker Adi Nugroho.

Hal itu disampaikannya usai acara Rapat Koordinasi Skills Developmant Center, di Yogyakarta, Jumat (8/11/2019).

Oleh karena itu, Kemnaker menggandeng Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bapenas, dan pemerintah daerah.

Baca juga: Kemnaker: Budaya 5S Bisa Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Dalam pelaksanaannya, Skills Development Center berada di bawah koordinasi kepala daerah dengan melibatkan unsur Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Perindustrian, serta unsur pelaku industri.

Nantinya, program tersebut akan memberikan pelatihan keterampilan kerja secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa batasan usia dan pendidikan.

Jenis pelatihan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurut Adi, sebanyak 20 daerah terpilih untuk menjadi pilot project program tersebut. Targetnya, sebanyak 20 ribu tenaga kerja telah mendapat pelatihan pada 2020.

Baca juga: ILUNI UI Ajak Kemnaker Kerja Sama untuk Tingkatkan SDM Indonesia

Adapun ke-20 daerah itu, yakni Aceh Tamiang (Aceh), Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Serang (Banten), Bandung Barat, Sumedang, Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Semarang, Surakarta, Karanganyar (Jawa Tengah), Kulonprogo (DI Yogyakarta).

Kemudian ada Kabupaten Malang (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Makassar, Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Samarinda (Kalimantan Timur), Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Sorong (Papua Barat).

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Aan Subhan mengatakan, Skills Development Center menjadi bagian pelatihan vokasi dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional.

“Pelatihan vokasi yang tersertifikasi kompetensi dan sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah, adalah cara cepat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil,” ujarnya.

Menurutnya, kelebihan program itu adalah keterlibatan langsung kepala daerah dan segala potensinya. Dengan begitu, diharapkan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.