Alasan Indonesia Dukung Pendirian Pusat Studi Ketenagakerjaan Negara Islam

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri mendukung pendirian Labour Center atau Pusat Studi Ketenagakerjaan khusus negara-negara Islam yang tergabung dalan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Baku, Republik Azerbaijan.

"Secara prinsip, Indonesia mendukung dibentuknya pusat studi ketenagakerjaan. Namun, terkait pendanaannya kami belum memberikan keputusan karena harus dibahas bersama," kata Menaker di Jenewa, Swiss, Kamis (20/6/2019), dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Hanif mengatakan itu saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Republik Azerbaijan, Sahil Babayev di Jenewa, Swiss disela-sela rangkaian International Labour Conference (ILC).

Dalam pertemuan itu, Sahil meminta dukungan Indonesia atas proposal Azerbaijan untuk pendirian pusat studi di Kota Baku tersebut.

Baca juga: Di Sidang ILO ke-108, Menaker Aktif Sampaikan Gagasan Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Menaker mengatakan Indonesia berharap Pusat Studi Ketenagakerjaan negara OKI itu dapat berperan sebagai pusat data dan studi kebijakan isu-isu ketenagakerjaan.

Contohnya seperti data angkatan kerja OKI, kondisi kerja, sistem pengupahan, penyelesaian sengketa, produktivitas tenaga kerja, dan lain-lain dengan mempertimbangkan pengaruh serta nilai-nilai islam dalam implementasinya.

"Pusat studi ketenagakerjaan itu diharapkan jadi pusat data dan studi kebijakan yang kuat di bidang ketenagakerjaan untuk kepentingan semua negara anggota OKI," kata Hanif.

Lebih jauh, Indonesia menyarankan agar partisipasi negara-negara anggota OKI dalam pusat studi tersebut bersifat sukarela bukan mandatory.

Baca juga: Di Forum ILO, Indonesia Terus Perjuangkan Nasib Pekerja Palestina

Selain itu, Indonesia mengingatkan agar draft akhir kerja sama Indonesia-Azerbaijan di bidang ketenagakerjaan yang sudah dibahas dua tahun terakhir supaya bisa diselesaikan.

Adapun area kerja sama yang dituangkan di draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berisi 6 poin.

Diantaranya adalah penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK), pengembangan skills bagi angkatan kerja muda, penguatan kelembagaan hubungan industrial melalui sosial dialog, pengembangan kebijakan pasar kerja, dan peningkatan perlindungan pekerja migran.

"Tujuan dari MoU ini adalah untuk mengembangkan kerja sama antara kedua pihak dibidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Saya harap MoU segera diselesaikan," kata Hanif.

Sepertu diketahui, Azerbaijan merupakan salah satu negara yang sedang gencar menerapkan penggunaan teknologi informasi yang masif dan terpadu dalam pelayanan dan perlindungan tenaga kerja.