Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, LPN Bertekad Jadikan GNP2DS Budaya Pekerja

Kompas.com - 04/05/2019, 07:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com - Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia, 

"Itu (peningkatan produktivitas) kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah," kata Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir usai menggelar rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Untuk itu, kata dia, LPN akan menjadikan program atau gerakan tersebut menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing

Tidak hanya program tersebut, kata Iskandar, dalam rapat pleno itu juga menghasilkan program kedua untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing. 

Program itu adalah berupa sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Program ini nanti akan diusulkan kepada pemerintah. 

"Untuk menjadi negara maju, konflik antara pekerja dengan pemberi kerja harus diselesaikan. Makanya kami memberi usulan ke pemerintah sistem pengupahan yang tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja," katanya.

Adapun program ketiga, kata Iskandar, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci sukses sebuah negara. Untuk itu, pleno LPN ini memberikan masukan kepada presiden bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat.

"Kalau tidak bisa tingkatkan produktivitas, kita akan terjebak ke dalam kelas menengah, " ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang hadir pula dalam program tersebut mengatakan, rapat pleno ini menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN.

Langkah tersebut diambil agar LPN sebagai lembaga bisa memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.

Menurut Zuhri, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif.

"Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain," katanya.

Revolusi 4.0 jadi keuntungan

Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M. Zuhri yang turut hadir dalam pleno tersebut mengatakan bahwa making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tantangan itu, kata dia, khususnya dirasakan benar di bidang pengelolaan human resources dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini.

"Untuk itu, Kemnaker telah membuat program Triple Skilling, yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja," ujarnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Association Productivity Organization (APO) terpilih Mochtan yang juga hadir dalam rapat pleno itu. Menurutnya untuk menuju sebagai negara maju, kuncinya terletak pada produktivitas.

"Today is better than yesterday and tomorrow is better than today, " kata Mochtan.

Perlu diketahui, dibandingkan negara-negara lain di Asean, produktivitas Indonesia masih di bawah negara Thailand, Malaysia, terutama Singapura.

enegaskan kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh LPN yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Peraturan Presiden Nomor : Perpres No. 50 Tahun 2005, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan Association Productivity Organization (APO). 
 
"Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemnaker, " katanya.

Terkini Lainnya
Siapkan Pelatihan AI bagi 3.100 Pemuda di Padang, Menaker: Kalau Kurang, Bisa Ditambah

Siapkan Pelatihan AI bagi 3.100 Pemuda di Padang, Menaker: Kalau Kurang, Bisa Ditambah

Kemenaker
Menaker Sebut Sertifikasi Kompetensi Jadi Bekal Penting Lulusan Magang

Menaker Sebut Sertifikasi Kompetensi Jadi Bekal Penting Lulusan Magang

Kemenaker
Ahli Waris Korban KA Bekasi Terima Santunan Rp 435 Juta, Menaker Tekankan Jaminan Sosial

Ahli Waris Korban KA Bekasi Terima Santunan Rp 435 Juta, Menaker Tekankan Jaminan Sosial

Kemenaker
Kado May Day 2026, Menaker Pastikan Pekerja di Kapal Dapat Hak Standar Internasional

Kado May Day 2026, Menaker Pastikan Pekerja di Kapal Dapat Hak Standar Internasional

Kemenaker
Kemnaker–Transjakarta Buka Peluang Kerja di Transportasi, Fokus Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Kemnaker–Transjakarta Buka Peluang Kerja di Transportasi, Fokus Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Kemenaker
Magang Nasional Batch I Tuntas, Kemnaker Siapkan Sertifikasi Gratis dan

Magang Nasional Batch I Tuntas, Kemnaker Siapkan Sertifikasi Gratis dan "Jalur Cepat" Kerja via KarirHub

Kemenaker
Kemnaker Salurkan Rp 32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Kemnaker Salurkan Rp 32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Kemenaker
Menaker: RUU PPRT Tekankan Pentingnya Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Menaker: RUU PPRT Tekankan Pentingnya Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

Kemenaker
Genjot Serapan Tenaga Kerja, Menaker Targetkan 70.000 Peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Genjot Serapan Tenaga Kerja, Menaker Targetkan 70.000 Peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Kemenaker
Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tetapi Penjaga Hak Pekerja

Menaker: Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tetapi Penjaga Hak Pekerja

Kemenaker
Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja

Kemenaker
Lantik 12 Pejabat, Menaker: Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Layanan Publik Harus Jadi Prioritas

Lantik 12 Pejabat, Menaker: Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Layanan Publik Harus Jadi Prioritas

Kemenaker
Kemnaker Perkuat Integrasi MagangHub dengan Sertifikasi Kompetensi

Kemnaker Perkuat Integrasi MagangHub dengan Sertifikasi Kompetensi

Kemenaker
Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

Kemenaker
Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Naik Kelas agar Pekerja Tak Tertinggal AI

Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Naik Kelas agar Pekerja Tak Tertinggal AI

Kemenaker
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com