Terkait Reformasi Ketenagakerjaan, Menaker Tantang KEIN Beri Masukan

KOMPAS.com --Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberi masukan agar ekosistem ketenagakerjaan bisa bertransformasi dari kaku menjadi lebih fleksibel.

Menaker meminta itu, karena salah satu problem utama dalam dunia ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini, yakni ekosistem ketenagakerjaan yang rapuh.

"Saya kasih PR ke KEIN. Intinya, kami perlu masukan dari KEIN bagaimana agar transformasi dari ekosistem yang rapuh dan rigid dan kaku itu menjadi benar-bener kita bisa didorong berubah menjadi fleksibel," kata Hanif saat menjadi pembicara diskusi prospek ekonomi 2019-2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hanif Dhakiri meyakini bila reformasi ketenagakerjaan dijalankan maka ekosistem ketenagakerjaan akan  lebih fleksibel. Alhasil pekerja, pengusaha maupun pemerintah akan sama-sama senang.

“Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus. Kalau kita mendorong padat karya, sangat memungkinkan apabila ekosistemnya diubah," ujarnya.

Masalah pengangguran

Adapun untuk masalah pengangguran, Hanif mengatakan, bukan terletak di lapangan kerjanya, karena selama kurun empat tahun pemerintah telah berhasil menciptakan 10 juta lebih lapangan kerja.  Masih adanya pengangguran karena saat ini dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan

Untuk itu, Hanif Dhakiri menjelaskan, agenda pembangunan SDM pemerintah di tahun 2019, yakni mendorong pihak swasta terlibat lebih intens investasi SDM dengan memberikan insentif.

Insentif yang dimaksud adalah berupa super tax reduction, yakni insentif bagi dunia usaha agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.

“Strategi pemerintah lainnya secara umum yakni massifikasi pelatihan vokasi, meningkatkan kapasitas pelatihan dan menambah kecakupan peserta pelatihan, “  ujarnya.

Menaker Hanif menambahkan pemerintah setiap saat terus menggenjot peningkatan skill. Ini karena adanya keterbatasan SDM, di mana 58 persen angkatan kerja merupakan lulusan SD/SMP dari total 131 angkatan kerja Indonesia.

"Karenanya prioritas pemerintah 2019 yakni pembangunan SDM, " katanya.