Di Tengah Gempuran Misinformasi, Menkomdigi Minta Humas Perkuat Ketepatan dan Kecepatan Komunikasi Publik

KOMPAS.com - Di tengah derasnya arus misinformasi di ruang digital, kecepatan dan ketepatan komunikasi pemerintah menjadi kunci dalam membentuk persepsi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk memperkuat kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik.

Meutya menjelaskan, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan di era digital.

Sebab, keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik. 

“Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Komdigi Mulai Buka Blokir Grok AI di Indonesia

Hal itu ditegaskan Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk " GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun, melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat.

“Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tetapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” kata Meutya.

Kompleksitas komunikasi publik

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menilai, tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks.

Ia menyebutkan, persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.

Baca juga: Komdigi: Potensi Kerugian Akibat Judol Capai Rp 1.100 Triliun

"Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," kata Fifi.

Fifi menegaskan, konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi. 

“Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelasnya.

Transformasi humas jadi arsitek reputasi bangsa

Sebagai informasi, Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 menghadirkan dua narasumber dalam sesi diskusi, yakni Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.

Keduanya membahas sejumlah tema, antara lain “Strategi Humas Pemerintah Mengatasi Perang Narasi dan Disrupsi di Ruang Digital” serta “Transformasi Peran Humas dari Pembuat Rilis menjadi Manajer Reputasi Berbasis Data.”

Baca juga: Komdigi: 60 Persen Pengguna Seluler Terima Spam Call Minimal Satu Minggu Sekali

Dalam kesempatan itu, Rustika mendorong transformasi humas pemerintah dari pola reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner. 

“Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya. 

Senada dengan Rustina, Haryo menilai perubahan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi. 

"Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang penting kita terus belajar dan beradaptasi bersama," katanya.

Forum tersebut bertujuan untuk mensinergikan komunikasi publik, menyebarluaskan kebijakan pemerintah, meningkatkan transparansi informasi, memperkuat kolaborasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Selain itu, forum ini menjadi wadah berbagi strategi, data, dan pengalaman antarhumas pemerintah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat selaras dan beresonansi.

Baca juga: Mengapa Kini Wajib Biometrik untuk Registrasi SIM Card? Ini Penjelasan Menteri Komdigi

GPR Outlook 2026 juga menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.

Forum itu dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas kepala biro humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD).