Festival KIM 2024, Kolaborasi Indonesia Hapus Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Kompas.com - 11/08/2024, 17:32 WIB
Aningtias Jatmika,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,03 persen. Angka ini menurun 0,33 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Angka 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Meski demikian, jutaan orang masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ekstrem tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi dan sosial, tetapi juga memicu masalah gizi, seperti stunting.

Stunting, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak serta menghambat kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan.

Dalam rangka mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui pencegahan stunting, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menggelar pertunjukan rakyat dalam rangkaian acara Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Festival 2024.

Baca juga: Lewat Firtual, Kemenkominfo Berupaya Perjuangankan Hak Perempuan dan Anak di Papua

Festival tersebut berlangsung di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/8/2024).

“Kemenkominfo fokus menyebarkan informasi agar masyarakat keluar dari zona miskin ekstrem sehingga dapat memenuhi gizi anak agar tidak stunting,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo Usman Kansong dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Untuk diketahui, pertunjukan teater rakyat menampilkan AIMS Band dan Sanggar Seni Lekobodong dengan tema "Kampung yang Terusik". Acara ini juga menghadirkan dr Lula Kamal yang aktif dalam kampanye kesehatan masyarakat, khususnya terkait stunting dan gizi anak.

Baca juga: Motivasi Anak Muda Papua untuk Berani Bermimpi, Kemenkominfo Gelar Bincang Teras Negeriku

KIM Festival 2024 diikuti oleh 50 KIM dari sembilan provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.

Pemerintah berharap, festival tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, terutama untuk mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, cita-cita Indonesia bebas stunting dan kemiskinan ekstrem dapat tercapai,” imbuh Usman.

Terkini Lainnya
Arsip Digital Jadi Fondasi Transparansi, Komdigi Raih Predikat “Sangat Memuaskan” dari ANRI

Arsip Digital Jadi Fondasi Transparansi, Komdigi Raih Predikat “Sangat Memuaskan” dari ANRI

Komdigi
Menkomdigi: Pidato Presiden Prabowo di PBB, Sikap Berani Indonesia di Panggung Dunia

Menkomdigi: Pidato Presiden Prabowo di PBB, Sikap Berani Indonesia di Panggung Dunia

Komdigi
Bukan Sekadar Gerai, Ini Dampak Nyata Koperasi Desa Merah Putih 

Bukan Sekadar Gerai, Ini Dampak Nyata Koperasi Desa Merah Putih 

Komdigi
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

Komdigi
Koperasi Desa Merah Putih Bisa Apa Saja? Ini Peluang Usahanya

Koperasi Desa Merah Putih Bisa Apa Saja? Ini Peluang Usahanya

Komdigi
Pengamat Pendidikan Respons Positif Internet Cepat di Sekolah Rakyat: Ini Penting untuk Perluas Wawasan

Pengamat Pendidikan Respons Positif Internet Cepat di Sekolah Rakyat: Ini Penting untuk Perluas Wawasan

Komdigi
Pemerintah Luncurkan Kopdes Merah Putih, Apa Tujuannya?

Pemerintah Luncurkan Kopdes Merah Putih, Apa Tujuannya?

Komdigi
Respons Positif Sekolah Rakyat, Pengamat Pendidikan: Jembatan Kesuksesan Ekonomi dan Sosial

Respons Positif Sekolah Rakyat, Pengamat Pendidikan: Jembatan Kesuksesan Ekonomi dan Sosial

Komdigi
Mayoritas Publik Puas Kinerja Pemberantas Korupsi di Era Prabowo, Pakar Hukum: Sistem Peradilan Harus Diperkuat

Mayoritas Publik Puas Kinerja Pemberantas Korupsi di Era Prabowo, Pakar Hukum: Sistem Peradilan Harus Diperkuat

Komdigi
73,6 Persen Publik Puas dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo, Ini Harapan Jimly Asshiddiqie ke Depan

73,6 Persen Publik Puas dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo, Ini Harapan Jimly Asshiddiqie ke Depan

Komdigi
Litbang Kompas: 73,6 Persen Masyarakat Puas terhadap Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo

Litbang Kompas: 73,6 Persen Masyarakat Puas terhadap Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo

Komdigi
Internet Archive Komitmen Turunkan Konten Negatif, Kementerian Komdigi Buka Kembali Akses archive.org

Internet Archive Komitmen Turunkan Konten Negatif, Kementerian Komdigi Buka Kembali Akses archive.org

Komdigi
Soal Pembatasan Gratis Ongkir, Begini Tanggapan Kurir dan Konsumen 

Soal Pembatasan Gratis Ongkir, Begini Tanggapan Kurir dan Konsumen 

Komdigi
Percepatan Transformasi Digital, Menkomdigi Luncurkan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7

Percepatan Transformasi Digital, Menkomdigi Luncurkan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7

Komdigi
Orasi Ilmiah Menkomdigi, Pemerintah Lindungi Ruang Digital Anak lewat Teknologi dan Regulasi

Orasi Ilmiah Menkomdigi, Pemerintah Lindungi Ruang Digital Anak lewat Teknologi dan Regulasi

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com