Jelang Pencoblosan, Kemenkominfo Imbau Masyarakat Waspadai Kampanye Hitam

Kompas.com - 09/02/2024, 17:00 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyerukan kepada masyarakat agar tetap cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama menjelang momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Imbauan tersebut disampaikan karena pola kampanye hitam mengalami peningkatan yang juga memanfaatkan media teknologi informasi terkini.

Salah satu bentuknya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan jika hanya dilihat sekali.

Nezar mencontohkan hal ini dengan deepfake, sebuah teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerakan seseorang.

“Itu menjadi hal baru dalam (penyebaran) hoaks tahun ini. Ini bukan hanya (terjadi) di Indonesia, sejak generative AI muncul, (teknik ini) sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya (dalam konteks) pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam (bidang) kesehatan dan ilmu pengetahuan,” tutur Nezar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: 6 Hakikat Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” beberapa waktu lalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil langkah-langkah antisipatif sejak enam bulan sebelum pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media utama di berbagai platform.

Selain itu, Nezar menyebut bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan platform media sosial yang sering menjadi tempat penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Kami berkolaborasi dengan platform media sosial (medsos), seperti Google, Meta, TikTok, X, dan lain-lain. Kami memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan ruang digital yang sehat guna menyukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.

Baca juga: UGM Sediakan 9 TPS Khusus buat Mahasiswa pada Pemilu 2024

Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kemenkominfo telah mengidentifikasi 195 isu hoaks di 2.885 konten. Dari jumlah ini, 1.545 konten telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.

Nezar menegaskan bahwa pemilu adalah sebuah acara besar yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal tetapi juga internasional.

Oleh karena itu, Kemenkominfo berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan ekosistem media untuk mengatasi kekacauan informasi dan menanggulangi potensi polarisasi.

"Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat dan tim pemenangan untuk mencapai kesatuan pandangan dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai (sebagai) sarana integrasi bangsa," ucap Nezar.

Baca juga: Tren dan Tantangan Integrasi AI pada Sektor Migas

Politik identitas jauh menurun

Sebelumnya, Nezar menyatakan bahwa dominasi politik identitas yang terlihat pada dua pemilu sebelumnya telah menurun signifikan pada 2024.

Ia optimistis bahwa pesta demokrasi kali ini akan jauh lebih damai dibandingkan periode pemilu sebelumnya.

Keyakinannya didasarkan pada penurunan jumlah isu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Hal ini dapat dirasakan di medsos, instant messenger, dan grup WhatsApp. Semoga (tren) ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga pemilu berakhir dan penetapan presiden dan wakil presiden (wapres),” ujarnya.

Baca juga: Akademisi Ramai-ramai Kritik Jokowi, Wapres: Pemerintah Harus Perhatikan dan Ambil Langkah

Seperti diketahui, pesta demokrasi Pemilu serentak 2024 semakin mendekati puncaknya.

Pada 14 Februari mendatang, seluruh rakyat akan memilih pemimpin baru mereka di dalam bilik suara. Pemilu ini diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan tentunya damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat umum.

Nezar menegaskan bahwa penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi akan menjadi tantangan besar dalam menciptakan #PemiluDamai2024.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat, terutama selama periode masa tenang dari tanggal 11-13 Februari 2024.

Baca juga: Lembaga Keuangan Didorong Perbesar Akses Masyarakat Memperoleh Kredit

Kepercayaan publik pada media meningkat

Keterlibatan seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama dalam mewujudkan #PemiluDamai 2024.

Salah satu faktor penting adalah peran media yang harus lebih mengedepankan edukasi politik melalui penyampaian informasi yang seimbang dalam pemberitaannya.

Dikutip dari Indonesia.go.id, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menaruh harapan yang tinggi terkait peran media ini.

Harapan tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan survei Dewan Pers yang menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media, terutama media mainstream, menjelang hari pencoblosan.

Baca juga: Prabowo Kampanye di Sidoarjo, TKN: Penting Yakinkan Pemilih Jatim H-5 Pencoblosan

Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media, khususnya televisi, mencapai 39 persen.

”Sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap media mainstream lebih tinggi. Mereka (masyarakat) kembali ke sana. Masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream,” kata Ninik.

Ia berharap media-media tersebut memberikan peran aktifnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, serta imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan cerdas menyikapi berita-berita palsu yang beredar yang bertujuan untuk memecah belah bangsa.

Ninik juga menyoroti kondisi yang berbeda dengan berita yang disebarkan melalui medsos.

Baca juga: Siswi SMP di Serang Banten Dicabuli 2 Pria yang Dikenalnya dari Medsos

Masyarakat dianggap telah jenuh dengan medsos yang seringkali menyajikan informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung menimbulkan hoaks dan disinformasi.

Tips menghindari hoaks

Meskipun begitu, berita yang beredar di platform medsos tetap harus diwaspadai. Masyarakat harus terus meningkatkan pemahaman dan rasa bijak dalam menggunakan medsos agar tidak mudah terpengaruh dan tanpa sadar menjadi penyebar informasi yang tidak benar.

Berikut adalah beberapa tips dari Kemenkominfo agar tidak terjebak oleh berita hoaks.

Pertama, pahami judul-judul yang provokatif dan tendensius. Biasanya, judul ini menggunakan huruf kapital dan tanda seru, serta langsung menuduh dan menimbulkan kebencian terhadap pihak tertentu.

Baca juga: [HOAKS] Hasil Hitung Suara Sebelum 14 Februari di Taiwan dan Malaysia, Prabowo-Gibran Unggul

Isinya bisa diambil dari berita media resmi, tetapi dimanipulasi untuk menciptakan persepsi yang diinginkan oleh pembuat hoaks. Oleh karena itu, waspadalah terhadap pesan-pesan forward yang mencurigakan.

Langkah terbaik adalah mencari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi, lalu membandingkan isinya. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh kesimpulan yang lebih seimbang. Jika terbukti sebagai hoaks, segera hapus atau laporkan konten tersebut ke situs https://aduankonten.id/.

Kedua, perhatikan alamat situsnya. Informasi yang tidak resmi biasanya tidak memiliki informasi di media resmi dan hanya tersebar di aplikasi pesan instan.

Baca juga: Threads Instagram, Dulu Aplikasi Pesan Instan Sekarang Jadi Mirip Twitter

Jika ada, biasanya berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Situs semacam ini mungkin menggunakan domain blog. Untuk memastikan keabsahan sebuah situs berita, Anda bisa mengeceknya di https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers.

Ketiga, periksa fakta. Informasi hoaks sering kali mencatut nama tokoh dan lembaga terkenal.

Oleh karena itu, perhatikan sumber berita. Berita yang mencurigakan biasanya hanya mencantumkan nama tokoh dan lembaga terkenal tanpa menyertakan fakta yang jelas.

Keempat, waspadai penggunaan foto atau video palsu. Teknologi saat ini memungkinkan manipulasi gambar dan video sehingga terlihat nyata.

Terkini Lainnya
Psikolog Soroti Bahaya Kecanduan Gadget, PP Tunas Jadi Perlindungan Tambahan

Psikolog Soroti Bahaya Kecanduan Gadget, PP Tunas Jadi Perlindungan Tambahan

Komdigi
Komdigi Siagakan 500 Posko, Pastikan Layanan Telekomunikasi dan Internet Tetap Lancar

Komdigi Siagakan 500 Posko, Pastikan Layanan Telekomunikasi dan Internet Tetap Lancar

Komdigi
Air Mengalir Kehidupan Bersemi, Saatnya Peduli dan Hemat Air

Air Mengalir Kehidupan Bersemi, Saatnya Peduli dan Hemat Air

Komdigi
PP Tunas Resmi Berlaku, Regulasi untuk Melindungi Anak di Ruang Digital

PP Tunas Resmi Berlaku, Regulasi untuk Melindungi Anak di Ruang Digital

Komdigi
Refleksi Hari Kasih Sayang, Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital lewat PP Tunas

Refleksi Hari Kasih Sayang, Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital lewat PP Tunas

Komdigi
Di Tengah Gempuran Misinformasi, Menkomdigi Minta Humas Perkuat Ketepatan dan Kecepatan Komunikasi Publik

Di Tengah Gempuran Misinformasi, Menkomdigi Minta Humas Perkuat Ketepatan dan Kecepatan Komunikasi Publik

Komdigi
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi
Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Komdigi
Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Komdigi
Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Komdigi
Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Komdigi
Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Komdigi
Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Komdigi
Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Komdigi
Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com