Cegah Konflik di Ruang Digital, Menkominfo Kampanyekan Pemilu Damai 2024

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengampanyekan "Pemilu Damai 2024" sebagai upaya mendorong masyarakat agar memilih dengan bijak dan tetap menjaga perdamaian bangsa.

"Pesan ini merupakan wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar dapat menentukan pilihan dengan bijak, dan tetap menjaga perdamaian bangsa termasuk di ruang digital," ucapnya dalam Sarasehan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dengan Media Massa di Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (23/10/2023).

Budi menjelaskan, pesan Pemilu Damai 2024 merupakan upaya bersama dalam menjawab berbagai potensi permasalahan Pemilu 2024.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, kata dia, Pemilu Damai 2024 juga bertujuan mencegah perpecahan dan penyebaran hoaks.

Baca juga: Remaja yang Pantatnya Tertusuk Balok Kayu di Makassar Dikabarkan Meninggal, Pak RT: Itu Hoaks

Menurut Budi, peredaran berbagai narasi politik di media sosial (medsos) berpotensi menimbulkan kekacauan informasi berupa misinformasi, disinformasi, dan misinformasi.

"Di Kemenkominfo, kami sudah sepakat bahwa ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian kita (selama pemilu). Pertama adalah hoaks, kedua fitnah, dan ketiga ujaran kebencian atau hate speech, ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial," ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman kominfo.go.id, Senin.

Budi mengungkapkan, Indonesia perlu berkaca dari pelaksanaan pemilu di negara lain yang pernah terganggu akibat menyebarnya disinformasi di lingkup masyarakat.

Pasalnya, kata dia, disinformasi dalam pemilu dapat mengakibatkan kekalahan pada keilmuan dengan popularitas.

Baca juga: Hoaks dan Disinformasi Muncul Jelang Pemilu 2024, Wamenkominfo Ajak Gunakan Internet Sehat

“(Disinformasi) dapat menurunkan kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, instabilitas politik dan sosial, terbatasnya akses pada informasi faktual, hingga polarisasi masyarakat yang berkepanjangan," kata Budi.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pekerja media massa, untuk saling mengamplifikasi narasi Pemilu Damai 2024 lewat medsos atau media konvensional.

“(Kemudian melalui) sinergi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menyosialisasikan Pemilu Damai 2024, serta kolaborasi dengan media massa dalam memproduksi informasi dan berita positif terkait Pemilu 2024," ucapnya.

Mengutip amanat Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran TNI, Budi mengajak seluruh pihak terkait untuk menjaga kedamaian jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Harga Pangan di Jakarta Terus Naik, Ekonom Ingatkan Potensi Politik Money Menjelang Pemilu 2024

"Amanat Presiden Jokowi pada Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2023 adalah TNI harus menjaga kondisi damai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan, menang-kalah, itu wajar. Kita juga (harus) memelihara watak kesatria serta menjadikan sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berkolaborasi dengan TNI dalam penyelenggaraan program literasi digital yang berfokus pada etika pemanfaatan medsos selama masa pemilu.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menekankan arti penting netralitas TNI dalam menjaga ruang digital yang sehat.

"Netralitas TNI sangat diperlukan, khususnya dalam menciptakan dan menjaga ruang digital yang sehat," jelasnya.

Baca juga: MK: Larangan Capres Pelanggar HAM Sudah Diatur di UU Pemilu