KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,68 dari skala 5.
Meski masuk kategori Baik, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto meminta jajaran Pemprov Jambi hingga ke daerah agar meningkatkan pelayanan publik yang mendukung Asta Cita.
Purwadi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa birokrasi harus lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Implementasi kebijakan harus dipercepat, koordinasi antarlembaga diperkuat, dan anggaran dikelola efektif agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Purwadi saat audiensi dengan ASN Pemprov Jambi, Kamis (18/9/2025).
Ia menekankan, birokrasi dari pusat hingga daerah harus sejalan dengan Asta Cita. Keberhasilan program prioritas presiden membutuhkan berbagai reformasi struktural, salah satunya transformasi digital pemerintahan.
Menurut Purwadi, fokus utama dari pemerintahan digital bukan hanya soal teknologi, melainkan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Wacana 1 Orang 1 Akun Medsos, Wamenkomdigi: Second Account Tak Masalah asal Terverifikasi Digital ID
Pendekatan tersebut menekankan keterpaduan layanan berbasis digital public infrastructure (DPI) serta memastikan layanan relevan sepanjang siklus hidup warga.
“Setiap instansi didorong hadir secara proaktif dan personal dalam setiap tahap kehidupan warga, mulai dari lahir hingga meninggal,” kata Purwadi.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat audiensi dengan ASN Pemprov Jambi, Kamis (18/9/2025).Lebih lanjut, Purwadi mengapresiasi pelayanan publik di Jambi yang rata-rata berada pada kategori Baik.
Namun, ia menilai beberapa kabupaten/kota masih perlu meningkatkan kualitas layanan agar capaian merata. Saat ini, tujuh dari 12 daerah sudah memiliki mal pelayanan publik (MPP), dan tujuh lokus MPP Digital telah ditetapkan.
Selain itu, penghargaan “Pelayanan Prima” baru saja diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi, sedangkan RSUD Raden Mattaher meraih predikat “Sangat Baik” pada Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.
Baca juga: Tinjau MPP Kota Jambi, Wamen PANRB Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik
Di hadapan ASN Pemprov Jambi, Purwadi berpesan agar hasil indeks kinerja dijadikan alat navigasi untuk memperbaiki layanan publik.
Ia juga mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani birokrasi yang rumit.
“Pemprov Jambi juga perlu terus menciptakan inovasi pelayanan untuk mempermudah hidup masyarakat. Inovasi harus disesuaikan dengan konteks lokal, karena tidak semua daerah memerlukan pendekatan yang sama,” tutur Purwadi.
Ia menegaskan, Pemprov Jambi memiliki peran penting dalam mendukung target presiden. Keberhasilan program prioritas tidak hanya diukur dari hasil yang terlihat publik, tetapi juga dari reformasi struktural yang kerap tidak kasatmata.
“Dari Jambi, mari kita tegaskan kembali komitmen bahwa birokrasi hadir untuk melayani, bukan dilayani,” tutur Purwadi.