Wamen PANRB Kunjungi Bandara Soekarno-Hatta, Pastikan Pelayanan Publik Responsif

KOMPAS.com – Sektor kebandarudaraan menjadi etalase wajah negara di mata dunia. Oleh sebab itu, pelayanan yang dihadirkan harus cepat, inklusif, dan responsif.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan melakukan penguatan tata kelola, pembinaan pelayanan publik, tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara, hingga dukungan transformasi digital pemerintah.

Untuk memastikan itu, Wakil Menteri (Wamen) PANRB Purwadi Arianto melakukan visitasi layanan Bandara Internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (12/9/2025)

“Kegiatan visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita menghadirkan pelayanan publik kebandarudaraan yang semakin berkualitas, berintegritas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta wisatawan internasional,” ujar Purwadi Arianto dalam siaran persnya.

Ia mengatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta merupakan gerbang utama Indonesia yang tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi etalase wajah birokrasi.

Baca juga: Pastikan Asta Cita Presiden Terkait Penguatan SDM, Wamen PANRB Tinjau Pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan di Surabaya

Oleh karena itu, kata dia, kegiatan visitasi ini menjadi penguat komitmen untuk menjadikan bandara bagian strategis dari agenda reformasi birokrasi nasional.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo meminta agar pelayanan publik semakin berbasis teknologi dan koordinasi antar-instansi diperkuat.

Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan tata kelola yang rapi, tetapi juga manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pelayanan publik kebandarudaraan memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No. 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Regulasi tersebut memastikan keselamatan, keamanan, dan mutu layanan, sekaligus mengatur tata kelola, sertifikasi personel, dan klasifikasi bandara.

DOK. Kemenpan-RB Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) Purwadi Arianto

Wamen Purwadi menyampaikan, untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia, diperlukan empat strategi utama, yaitu tata kelola efektif dengan pengawasan berbasis data, transparan, dan partisipatif.

Kemudian SDM kompeten yang terus ditingkatkan kapasitasnya, disertai evaluasi dan penghargaan kinerja.

Selanjutnya dukungan fasilitas yang memadai, dan inovasi berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi, efisiensi proses, dan kolaborasi antarlembaga.

Menurut Wamen Purwadi, platform All Indonesia menjadi terobosan penting karena mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan dalam satu ekosistem digital. Hasilnya proses kedatangan menjadi lebih cepat, terintegrasi, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Baca juga: Panduan Mengisi Aplikasi All Indonesia, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

All Indonesia dapat menjadi praktik baik penyelenggaraan layanan kebandarudaraan nasional dan menjadi rujukan bagi bandara lainnya.

“Platform ini dapat mendukung terwujudnya visi pelayanan publik kelas dunia dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global," ujar Wamen PANRB Purwadi Arianto.

"Dengan dukungan semua pihak, keberlanjutan implementasi All Indonesia harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.