Kolaborasi Kemenpan-RB dan Kemenkomdigi Perkuat Kebijakan Pemerintah Digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam rapat dengan Menkomdigi Meutya Viada Hafid di Jakarta, Selasa (4/2/2025). KOMPAS.com – Isu-isu prioritas Pemerintah Digital kembali dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemenkomdigi).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, untuk mewujudkan transformasi digital, pemerintah di kabinet Merah Putih perlu dukungan kolaborasi dan koordinasi kuat antarlembaga.
Terkait hal itu, Rini menegaskan, Kemenpan RB tidak akan bisa mentransformasikan birokrasi tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari Kemenkomdigi.
“Kami ditugaskan untuk melakukan transformasi tata kelolanya. Sementara itu, Bu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) akan berkolaborasi perkuat transformasi digital pemerintah dari aspek teknologi,” ujarnya.
Dia mengatakan itu usai rapat dengan Menkomdigi Meutya Viada Hafid di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Baca juga: Beredar Arahan ASN Diminta WFA, Kemenpan-RB: Bisa Jadi Strategi Efisiensi Anggaran
Adapun perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid dalam rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Transformasi digital pemerintah juga berpotensi terus berkembang secara eksponensial dalam dekade ke depan.
Rini mengungkapkan, saat ini, Indonesia berada pada periode bonus momentum yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah Indonesia.
Momentum tersebut diawali dengan transisi pemerintahan baru, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) baru.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan menjadi momen krusial untuk menyusun agenda prioritas pembangunan.
“Ini termasuk memperkuat transformasi digital pemerintah dengan cara memasukkan agenda transformasi digital pemerintah sebagai salah satu prioritas di RPJMN,” jelasnya dalam siaran pers.
Selain itu, periode revisi peraturan presiden (perpres) dan peraturan terkait pemerintah digital pun menjadi momentum penting.
Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan perpres terkait sudah habis masa berlakunya hingga 2024/2025 sehingga pada 2025 akan dilakukan revisi atau perbaikan.
Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan pemerintah untuk menata ulang tata kelola agar mendukung kebutuhan prioritas pembangunan.
Rini mengatakan, munculnya berbagai inisiatif digitalisasi yang komprehensif sebagai fondasi menjadi pendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah Indonesia.
“Berbagai inisiatif digital yang baik dan dapat menjadi contoh memberikan momentum untuk kesadaran pentingnya digitalisasi dengan cara yang tepat, contohnya E-Katalog, Simbara, maupun didirikannya INA Digital,” jelasnya.
Di sisi lain, kata Rini, Kemenkomdigi memiliki peran sentral dalam kebijakan dan penerapan Pemerintah Digital.
“Kami akan terus untuk bekerja sama dan berkolaborasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden bahwa setiap menteri harus mempunyai program yang saling berkaitan supaya nanti sama-sama mencapai satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Peran kementerian
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Adapun setiap kementerian/lembaga memiliki peran yang penting untuk membina domain dalam arsitektur pemerintah digital.
Keterpaduan transformasi digital dimulai dari identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi) yang didukung teknologi digital yang terintegrasi (aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan) dan berorientasi kemudahan pengguna (user centric).
Baca juga: Menpan RB Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Tidak Rekrut Pegawai Honorer Baru
Sejak 2018, Tim Koordinasi SPBE Nasional (TKSN) dibentuk untuk mendorong Transformasi Digital Pemerintah (SPBE).
Dalam hal ini, Menkomdigi bertugas membina pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur SPBE kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan nasional.
Pada kesempatan itu, Meutya menyampaikan, Kemenkomdigi selaku Chief Technology Officer siap mendukung pembinaan K/L/D, khususnya terkait aplikasi dan infrastruktur untuk percepatan transformasi digital pemerintah.
“Ini Asta Cita dari presiden yang memang diamanatkan, khususnya kepada Kemenpan RB dan Kemenkomdigi,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan menuju ke arah tersebut dengan banyak persiapan dan terus melakukan komunikasi intensif.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan harapan presiden,” ungkapnya.
