Canangkan Pembangunan ZI, Pelayanan Publik Kemenko Kumham Imipas Diapresiasi Menpan-RB

KOMPAS.com – Salah satu upaya mendukung reformasi birokrasi adalah membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit-unit pelayanan strategis atau Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pencanangan ZI akan lebih fokus untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik. 

"Saya sangat mengapresiasi pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang menjadi bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pencanangan Pembangunan ZI, dan Launching Website Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril mengatakan, pencanangan ZI dan penandatanganan Perjanjian Kinerja itu merupakan langkah awal yang sangat berarti untuk membangun birokrasi yang lebih baik dengan integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelayanan publik yang jujur dan profesional.

Baca juga: Menko Kumham Imipas: Pemindahan Narapidana Bali Nine dan Mary Jane Veloso Langkah Penting dalam Kerja Sama Internasional

"Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang (Kumham Imipas) untuk senantiasa berkomitmen dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan integritas,” katanya dalam siaran pers. 

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pencanangan Pembangunan ZI, dan Launching Website Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Dia mengatakan, semua pihak harus menjadi teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pencanangan ZI adalah upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari reformasi birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.

"Saya mendukung penuh upaya Kemenko Kumham Imipas dalam pembangunan ZI ini bukan hanya seremonial saja, tetapi menjadi pijakan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. 

Rini menjelaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi menekankan Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran. 

Baca juga: Kementerian Imipas Gandeng Polda Metro Jaya Kejar Tahanan yang Kabur dari Rutan Salemba

Untuk itu, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terkait korupsi harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran di kalangan birokrasi.

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pencanangan Pembangunan ZI, dan Launching Website Kemenko Kumham Imipas, di Jakarta, Jumat (10/01/2025).

Rini mengatakan langkah strategis bertujuan mewujudkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik. 

“Saya berharap ZI yang dicanangkan dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja di Kemenko Kumham Imipas," jelasnya. 

Menteri Rini mengatakan, ada lima strategi utama dalam membangun ZI.

Pertama, membangun komitmen nyata dan semangat perubahan dari pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran.

Baca juga: Yusril Ungkap Para Menteri Konsultasi dengan Parpol Usai MK Hapus Presidential Threshold

Kedua, menciptakan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat atau pengguna layanan.

Ketiga, menciptakan program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat dan mendekatkan unit kerja kepada pengguna layanan.

Keempat, melaksanakan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI.

Kelima, menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan setiap perubahan yang dilakukan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, terdapat 15.558 unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. 

Baca juga: Yusril Bakal Temui Mendagri dan MK, Kaji Opsi Kepala Daerah Dilantik Bertahap

Sebanyak 2.302 unit berhasil meraih predikat WBK dan 322 unit berhasil meraih predikat WBBM. 

Secara khusus, di lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, yang kini berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, sepanjang 2014 hingga 2024, sebanyak 320 unit telah berhasil memperoleh predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM. 

Sementara itu, di lingkup Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) sebelum restrukturisasi, sepanjang 2014 hingga 2024, sebanyak 22 unit diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

"Kondisi ini menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga integritas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani sehingga perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan," ungkap Rini.

Baca juga: Pesan Menpan-RB untuk Kepala BKN, Mulai dari Penguatan Sistem Merit hingga Pengelolaan Data Terintegrasi