Bertemu Presiden, Menpan-RB dan Ketua DEN Sampaikan Strategi Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri rapat penyampaian rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Rapat ini membahas strategi percepatan pelaksanaan kebijakan dan program prioritas ekonomi, khususnya melalui transformasi digital pemerintahan.
Dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, serta anggota DEN lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, rekomendasi DEN berfokus pada dukungan terhadap kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi dan digitalisasi sistem perpajakan.
Baca juga: Cara Mengakses Coretax DJP, Portal untuk Seluruh Layanan Perpajakan
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, digitalisasi adalah keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat," ujar Rini Widyantini setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo dalam siaran pers, Rabu (8/1/2025).
Rini menjelaskan bahwa pemerintahan era digital membutuhkan infrastruktur digital publik (DPI) sebagai fondasi untuk membangun platform strategis.
DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi secara global, dengan fokus pada pengembangan sistem dasar sebagai fondasi layanan publik.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tingkatkan Layanan Publik yang Cepat dan Transparan
DPI mencakup tiga elemen utama, yaitu Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment. Platform strategis ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat secara luas.
Menpan-RB Rini Widyantini usai menghadiri rapat penyampaian rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). "Pemerintah Indonesia telah memiliki government technology ( GovTech) melalui INA Digital, yang telah meluncurkan tiga produk digital utama secara terbatas, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov)," jelas Rini.
Ia juga menambahkan bahwa implementasi pemerintah digital berbasis DPI di beberapa negara telah terbukti sukses dalam menangani isu-isu strategis, termasuk distribusi bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan efektif.
Saat ini, 57 negara telah menerapkan sistem identitas digital, 93 negara telah menggunakan sistem pembayaran digital, dan 103 negara telah mengimplementasikan sistem pertukaran data.
Baca juga: Bank Mandiri Perluas Ekosistem Pembayaran Digital melalui Kolaborasi dengan K3MART
Rini menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut DPI dan berbagai use case prioritas sebagai kunci akselerasi transformasi digital serta kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo.
"Dengan fondasi yang kuat, kami berharap transformasi digital pemerintah yang sedang berlangsung dapat mendukung program prioritas Presiden Prabowo sesuai dengan rekomendasi DEN. Untuk itu, diperlukan penguatan orkestrasi transformasi digital nasional, khususnya terkait kebijakan pemerintah digital," tuturnya.
