Menteri Rini Ajak Alumni UNPAD Kolaborasi Perkuat Reformasi Birokrasi dalam Sarasehan Kebangsaan
KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi menghadapi digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Baca juga: Menteri PANRB Paparkan Progres Penataan Organisasi KMP Hingga SAKP
“Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
Menteri Rini menjelaskan, birokrasi merupakan mesin pembangunan. Selain perbaikan tata kelola internal, reformasi birokrasi juga terkait dengan kualitas kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, Kementerian PANRB harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional.
“Sebut saja, kemiskinan dan investasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.
Baca juga: Menteri PANRB Ajak ASN Lanjutkan Perjuangan Pahlawan
Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota.
Adapun rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023, yaitu 76,81 pada 2023. Jumlah ini mengalami peningkatkan ketimbang pada 2014, yakni 52,31. Selanjutnya, pada tingkat provinsi 69,71, sedangkan sebelumnya hanya 41,62. Sementara itu, di kabupaten/kota, angkanya 59,32, sedangkan sebelumnya 55,97.
Reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia dalam skala global
Pertama, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality berdasarkan Worldwide Governance Indicators.
Menteri Rini ajak kolaborasi perkuat reformasi birokrasi dalam Sarasehan Kebangsaan UNPAD.Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024).
Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).
Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan alumni UNPAD bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujarnya.
