Berikan Penghargaan Pelayanan Publik, Menpan-RB Sebut Tren IPP Naik dan Layanan Harus Berdampak

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (8/10/2024)(DOK. Kemenpan-RB)

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan pelayanan publik atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian/lembaga.

Selain itu juga untuk pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan tingkat kementerian/lembaga, serta Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI).

Atas torehan berbagai prestasi tersebut, Anas berharap layanan dapat lebih berdampak kepada masyarakat.

“Tren perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional relatif meningkat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memenuhi harapan rakyat dan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mulai dari efisiensi anggaran, dan lain-lain,” ujarnya pada Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Apresiasi disampaikan Anas kepada sejumlah penerima penghargaan yang terdiri dari 10 penerima kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 21 penerima kategori Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan 75 penerima kategori Penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik,” ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenpan-RB untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dari hasil evaluasi ini, dihasilkan IPP 2024 di lingkup kementerian dan lembaga yang menunjukkan tren positif. Nilai tahun sebelumnya sebesar 4,07 (kategori Sangat Baik) menjadi 4,39 (kategori Sangat Baik).

Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan publik.

Sebagai informasi, evaluasi pada 2024 dilaksanakan terhadap 634 instansi pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 kementerian/lembaga diberikan penghargaan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Publik ini.

Untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata, Kemenpan-RB juga telah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif bagi kaum rentan.

Pada 2024, dilakukan evaluasi terhadap 87 instansi pemerintah yang terdiri dari 250 UPP yang diusulkan. Dari proses evaluasi, ditetapkan 10 penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Anas berpesan agar penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

“ Pelayanan publik bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai luhur pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, serta keadilan,” tuturnya.

Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan inovasi pelayanan publik yang dihasilkan dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Kemenpan-RB menyelenggarakan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas pada Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa (8/10/2024)(DOK. Kemenpan-RB)

Dalam kesempatan itu, apresiasi diberikan kepada instansi pemerintah yang telah melakukan pembinaan inovasi dengan baik serta mampu menjaga keberlanjutan inovasi dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.

Terdapat tiga kategori kelompok pada penilaian PKRI, yakni Pembinaan Inovasi, Keberlanjutan Inovasi, serta Replikasi Inovasi.

Untuk diketahui, ada 631 instansi pemerintah dan 979 inovasi yang telah ditetapkan sebagai lokus dan objek PKRI 2024.

Adapun inovasi tersebut berasal dari Top Inovasi KIPP dari 2014 hingga 2023, serta inovasi hasil replikasi dari Top Inovasi KIPP.

Anas menjelaskan, dalam Reformasi Birokrasi, inovasi dinilai memiliki peranan yang penting. Untuk itu diharapkan agar prestasi yang sudah ditorehkan dapat terus dilanjutkan dan tidak berhenti di satu titik.

“Hal yang paling penting adalah terkait melembagakan inovasi, karena banyak sekali inovasi yang bagus dari orang sebelumnya tidak dilanjutkan. Padahal, pemimpin sebelumnya sudah membuat inovasi bagus, tapi tidak dilembagakan, tidak dilanjutkan.” pungkasnya.