SAKIP Meningkat dalam 10 Tahun, Menpan-RB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 2024 kepada instansi pemerintah. 

Nilai SAKIP itu menunjukkan bahwa pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Anas mengungkapkan, peningkatan nilai itu menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil. 

“Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, yakni 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selama enam tahun sejak 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono X itu berhasil meraih predikat AA. 

Baca juga: Menpan-RB Khawatir Jumlah Tenaga Honorer Kembali Gemuk Usai Pilkada 2024

Kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga meraih predikat AA. 

SAKIP 2024 mengevaluasi 36 pemprov dan 505 pemkab/pemkot. 

Berikutnya, Pemkab Tuban dan Pemkot Blitar berhasil meraih nilai A. Sementara 16 pemda lainnya mendapat nilai BB, serta 39 pemda dengan nilai B. Sisanya, predikat masih di bawah nilai B.

Rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot pada 2024 sebesar 64,23 atau mengalami peningkatan 0,18 poin dari 2023. 

Semenetara itu, rata-rata nilai SAKIP pemprov 2024 adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari 2023. 

Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi.

Adapun implementasi SAKIP yang optimal dapat membuat anggaran dan perencanaan berjalan selaras. 

SAKIP juga dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Baca juga: Lewat Kerja Sama dengan KPK, Menpan-RB Ingin Digitalisasi Jadikan Birokrasi Lebih Transparan dan Akuntabel

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. 

SAKIP juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Terbukti, pemda dengan nilai SAKIP AA dan A rata-rata memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. 

Tidak hanya berfokus pada kemiskinan, pemda tersebut juga memiliki agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran.

“Rata-rata pemda dengan SAKIP AA dan A mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional,” jelas Anas.

DOK. Humas Kemenpan RB Acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Mantan Bupati Banyuwangi itu menegaskan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. 

Anas pun mengapresiasi pemda yang mendapatkan kenaikan predikat SAKIP.

Dia berharap, capaian itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. 

“Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian melalui SAKIP harus terus ditingkatkan di tengah berbagai dinamika dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” jelas Anas. 

Baca juga: Pemerintah Berkolaborasi dengan BUMN, Menpan-RB: Akselerasi Digitalisasi Pemerintah

Berikut daftar nilai SAKIP dari pemda di Indonesia dengna predikat AA, A, dan BB:

Pemerintah Daerah Peraih Predikat AA

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Daerah Peraih Predikat A

1. Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Daerah Peraih Predikat BB

1. Pemerintah Kota Palembang
2. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4. Pemerintah Kabupaten Tapin
5. Pemerintah Kabupaten Majalengka
6. Pemerintah Kabupaten Sorong
7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Pemerintah Kabupaten Lumajang
9. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
10. Pemerintah Kabupaten Gowa
11. Pemerintah Kabupaten Sumenep
12. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
13. Pemerintah Kabupaten Malinau
14. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
15. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
16. Pemerintah Kota Bontang