KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan data E-Government Development Index (EGDI) 2024, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberi catatan bagi Indonesia untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan.
Salah satu tantangannya adalah terkait kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan badan usaha milik negara ( BUMN).
"Indonesia masuk ke kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya, meningkat signifikan 43 peringkat sejak Perpres SPBE disahkan pada 2018," jelas Anas melalui siaran persnya, Kamis (26/9/2024).
Baca juga: Ada 61 Formasi CPNS Kemenpan-RB, Simak Rincian dan Besaran Gajinya
Hal tersebut disampaikan Anas saat menjadi pembicara pada Forum Digital (Fordigi) BUMN Summit 2024 di Jakarta, Kamis.
Di samping prestasi itu, PBB mengingatkan bahwa kesenjangan digital tetap menjadi tantangan, terutama di negara berkembang.
Oleh karena itu, kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur publik digital, pengembangan SDM, dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif.
Di hadapan talenta digital dari berbagai BUMN, Anas menjelaskan bahwa Kemenpan-RB bersama BUMN Peruri dan beberapa BUMN lainnya sudah berkolaborasi membentuk INA Digital.
Baca juga: Sudah Agustus, Kapan Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka? Ini Kata Kemenpan-RB dan BKN
Ketiganya bekerja sebagai tim yang akan mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu portal.
"Kalau pemerintah saja, saya kira ada keterbatasan, tapi talenta digital yang ada di Fordigi ini, saya berharap digitalisasi bisa menjadi lebih terukur," tegas Menteri Anas.
INA Digital telah membangun tahap awal portal nasional dan identitas digital terpadu berupa INApas, INAku, dan INAgov.
Keterpaduan layanan digital nasional merupakan pilar utama dalam mendukung transformasi pemerintah digital.
Layanan terpadu dalam satu portal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia.
Baca juga: Kemenpan-RB Rilis Syarat Terbaru Pendaftaran CPNS 2024, Simak Rinciannya!
"Kami berharap melalui kolaborasi semua pihak, kita dapat terus memperkaya dan memperkuat layanan pemerintah," ungkap Menteri Anas.
Arah transformasi digital Indonesia sudah berada di arah yang tepat oleh berbagai institusi global atau praktisi digital.
Anas pun telah mengunjungi, belajar, serta bekerja sama dengan sejumlah instansi dari negara yang sukses menerapkan digitalisasi pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan BUMN ini bukan sekadar untuk kepentingan instansi atau golongan saja.
"Pertemuan hebat forum ini ujungnya adalah masyarakat kita lebih mudah, pendapatannya harus meningkat, dan demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Kemenpan-RB Terbitkan Kebijakan Pengadaan PNS Tahun 2024