Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur

Kompas.com - 26/08/2024, 14:23 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).DOK. Humas Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

KOMPAS.com - Wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kategori Baik.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran merupakan beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Luwu Timur Sulsel

“Akibatnya, pelayanan publik berbasis digital di wilayah ini (Indonesia bagian timur) belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Anas menekankan pentingnya memiliki kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Kelembagaan yang agile adalah yang mampu mengadopsi teknologi dengan menerapkan SPBE. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan alat, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik,” jelas Anas.

Baca juga: Pelayanan Tanpa Batas Puskesmas Alas, Layani Warga Timor Leste yang Tak Punya Biaya

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, SPBE akan menjadi kunci utama dalam mempercepat tercapainya Birokrasi Berkelas Dunia, mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi tersebut akan difokuskan pada lima area intervensi dalam Governance-Government Technology (GovTech), yakni digital capability, digital culture, digital organization atau digital structure, digital process, dan digital infrastructure.

“Diperlukan digital leadership (kepemimpinan digital) untuk mentransformasi pemerintahan digital di Indonesia. Kepemimpinan digital harus mencakup birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” ucap Anas.

Baca juga: Huawei Perkuat Kompetensi Digital Santri di 12 Kota Indonesia

Libatkan para kepala daerah dan pihak lainnya 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati menyampaikan bahwa rakor tersebut melibatkan para kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda) provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta jajaran yang menangani organisasi dan transformasi pemerintahan digital.

Pertemuan itu. kata dia, membahas tiga topik utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, sistem kerja, dan penguatan tata kelola melalui digitalisasi pemerintahan.

Rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenpan-RB untuk menyebarluaskan kebijakan dan memberikan pendampingan guna memastikan bahwa kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana dipahami secara menyeluruh.

Baca juga: Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Sampah di 12 Pemda Bisa Selamatkan Uang Negara Rp 4 T

Diseminasi tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif, inklusif, partisipatif, dan saling mendukung antar-level pemerintah, sehingga dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat dan berdampak.

“Selain itu, melalui forum ini kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga benar-benar diterima dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kami juga ingin memperoleh umpan balik dari pelaksana kebijakan di daerah,” kata Nanik.

Terkini Lainnya
Menpan-RB Ajak Rektor PTN di Jatim Berkolaborasi Kawal Reformasi Birokrasi
Menpan-RB Ajak Rektor PTN di Jatim Berkolaborasi Kawal Reformasi Birokrasi
Kementerian PANRB
Bersama Komisi II DPR, Menpan-RB Bahas soal Penyelesaian Tenaga Non-ASN hingga Digitalisasi Manajemen ASN
Bersama Komisi II DPR, Menpan-RB Bahas soal Penyelesaian Tenaga Non-ASN hingga Digitalisasi Manajemen ASN
Kementerian PANRB
IKN Jadi Pintu Gerbang Mobilitas Talenta Nasional untuk Pemerataan SDM Berkualitas
IKN Jadi Pintu Gerbang Mobilitas Talenta Nasional untuk Pemerataan SDM Berkualitas
Kementerian PANRB
Menpan-RB Akan Sampaikan Arah Kebijakan Manajemen Talenta pada ASN Talent Fest 2024 Esok
Menpan-RB Akan Sampaikan Arah Kebijakan Manajemen Talenta pada ASN Talent Fest 2024 Esok
Kementerian PANRB
Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur
Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur
Kementerian PANRB
Menpan-RB Dukung Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Program Prioritas Badan Gizi Nasional
Menpan-RB Dukung Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Program Prioritas Badan Gizi Nasional
Kementerian PANRB
Trenggalek Punya MPP, Menpan-RB: Wadah Literasi Digital Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Trenggalek Punya MPP, Menpan-RB: Wadah Literasi Digital Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kementerian PANRB
Presiden Jokowi: Kita Telah Punya INA Digital, Layanan Pemerintah Terintegrasi Segera Terwujud
Presiden Jokowi: Kita Telah Punya INA Digital, Layanan Pemerintah Terintegrasi Segera Terwujud
Kementerian PANRB
Pendaftaran CPNS Dimulai 20 Agustus, Menpan-RB: Tersedia 250.407 Formasi
Pendaftaran CPNS Dimulai 20 Agustus, Menpan-RB: Tersedia 250.407 Formasi
Kementerian PANRB
Menpan-RB Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Jokowi
Menpan-RB Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Jokowi
Kementerian PANRB
Bertemu Erick Thohir, Menpan-RB Apresiasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN
Bertemu Erick Thohir, Menpan-RB Apresiasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian BUMN
Kementerian PANRB
Tinjau Layanan Publik BPOM, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi Layanan
Tinjau Layanan Publik BPOM, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi Layanan
Kementerian PANRB
Akselerasi SPBE: Pembentukan INA Digital dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital
Akselerasi SPBE: Pembentukan INA Digital dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital
Kementerian PANRB
Menpan-RB Hadiri SKP dan Tinjau Hunian ASN di IKN
Menpan-RB Hadiri SKP dan Tinjau Hunian ASN di IKN
Kementerian PANRB
Indonesia Akselerasi Layanan dan Diplomasi di Luar Negeri lewat Digitalisasi
Indonesia Akselerasi Layanan dan Diplomasi di Luar Negeri lewat Digitalisasi
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke