Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur

Kompas.com - 26/08/2024, 14:23 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kategori Baik.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran merupakan beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Luwu Timur Sulsel

“Akibatnya, pelayanan publik berbasis digital di wilayah ini (Indonesia bagian timur) belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Anas menekankan pentingnya memiliki kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Kelembagaan yang agile adalah yang mampu mengadopsi teknologi dengan menerapkan SPBE. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan alat, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik,” jelas Anas.

Baca juga: Pelayanan Tanpa Batas Puskesmas Alas, Layani Warga Timor Leste yang Tak Punya Biaya

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, SPBE akan menjadi kunci utama dalam mempercepat tercapainya Birokrasi Berkelas Dunia, mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi tersebut akan difokuskan pada lima area intervensi dalam Governance-Government Technology (GovTech), yakni digital capability, digital culture, digital organization atau digital structure, digital process, dan digital infrastructure.

“Diperlukan digital leadership (kepemimpinan digital) untuk mentransformasi pemerintahan digital di Indonesia. Kepemimpinan digital harus mencakup birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” ucap Anas.

Baca juga: Huawei Perkuat Kompetensi Digital Santri di 12 Kota Indonesia

Libatkan para kepala daerah dan pihak lainnya 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati menyampaikan bahwa rakor tersebut melibatkan para kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda) provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta jajaran yang menangani organisasi dan transformasi pemerintahan digital.

Pertemuan itu. kata dia, membahas tiga topik utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, sistem kerja, dan penguatan tata kelola melalui digitalisasi pemerintahan.

Rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenpan-RB untuk menyebarluaskan kebijakan dan memberikan pendampingan guna memastikan bahwa kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana dipahami secara menyeluruh.

Baca juga: Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Sampah di 12 Pemda Bisa Selamatkan Uang Negara Rp 4 T

Diseminasi tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif, inklusif, partisipatif, dan saling mendukung antar-level pemerintah, sehingga dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat dan berdampak.

“Selain itu, melalui forum ini kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga benar-benar diterima dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kami juga ingin memperoleh umpan balik dari pelaksana kebijakan di daerah,” kata Nanik.

Terkini Lainnya
Kolaborasi Satu Data Indonesia Dukung Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkelanjutan

Kolaborasi Satu Data Indonesia Dukung Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkelanjutan

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Rentan

Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Rentan

Kementerian PANRB
Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Hadiri Peresmian Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Jadi Prioritas

Menteri PANRB Hadiri Peresmian Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Jadi Prioritas

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Tegaskan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Indikator Mengejar Predikat

Menteri PANRB Tegaskan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Indikator Mengejar Predikat

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Bahas Penguatan Organisasi Perwakilan RI dengan Menteri Luar Negeri

Menteri PANRB Bahas Penguatan Organisasi Perwakilan RI dengan Menteri Luar Negeri

Kementerian PANRB
Dari Kebijakan ke Transformasi, Ini Langkah Kementerian PAN dan RB Membangun Birokrasi Masa Depan di 2025

Dari Kebijakan ke Transformasi, Ini Langkah Kementerian PAN dan RB Membangun Birokrasi Masa Depan di 2025

Kementerian PANRB
Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati

Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati

Kementerian PANRB
Dari Reformasi ke Dampak, Ini Capaian Kementerian PAN dan RB Sepanjang 2025 dalam Pelayanan Publik serta Transformasi Digital

Dari Reformasi ke Dampak, Ini Capaian Kementerian PAN dan RB Sepanjang 2025 dalam Pelayanan Publik serta Transformasi Digital

Kementerian PANRB
Penyelamatan Arsip Pascabencana Jadi Isu Strategis, Menteri PANRB Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

Penyelamatan Arsip Pascabencana Jadi Isu Strategis, Menteri PANRB Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Sampaikan Visi dan Capaian Reformasi Indonesia dalam Government at a Glance Southeast Asia 2025

Menteri PANRB Sampaikan Visi dan Capaian Reformasi Indonesia dalam Government at a Glance Southeast Asia 2025

Kementerian PANRB
Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Transformasi Digital

Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Transformasi Digital

Kementerian PANRB
Ekosistem Antikorupsi Dibangun dari Hulu, Kementerian PANRB Perkuat Zona Integritas hingga Digitalisasi Layanan Publik

Ekosistem Antikorupsi Dibangun dari Hulu, Kementerian PANRB Perkuat Zona Integritas hingga Digitalisasi Layanan Publik

Kementerian PANRB
Percepat Pembangunan Zona Integritas, Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Bangun Birokrasi yang Dipercaya

Percepat Pembangunan Zona Integritas, Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Bangun Birokrasi yang Dipercaya

Kementerian PANRB
Menteri Rini: Kolaborasi dengan Ombudsman Jadi Fondasi Penting Akselerasi Pelayanan Publik Berkualitas

Menteri Rini: Kolaborasi dengan Ombudsman Jadi Fondasi Penting Akselerasi Pelayanan Publik Berkualitas

Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com