Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur

Kompas.com - 26/08/2024, 14:23 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).DOK. Humas Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

KOMPAS.com - Wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kategori Baik.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran merupakan beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Luwu Timur Sulsel

“Akibatnya, pelayanan publik berbasis digital di wilayah ini (Indonesia bagian timur) belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Anas menekankan pentingnya memiliki kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Kelembagaan yang agile adalah yang mampu mengadopsi teknologi dengan menerapkan SPBE. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan alat, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik,” jelas Anas.

Baca juga: Pelayanan Tanpa Batas Puskesmas Alas, Layani Warga Timor Leste yang Tak Punya Biaya

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, SPBE akan menjadi kunci utama dalam mempercepat tercapainya Birokrasi Berkelas Dunia, mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi tersebut akan difokuskan pada lima area intervensi dalam Governance-Government Technology (GovTech), yakni digital capability, digital culture, digital organization atau digital structure, digital process, dan digital infrastructure.

“Diperlukan digital leadership (kepemimpinan digital) untuk mentransformasi pemerintahan digital di Indonesia. Kepemimpinan digital harus mencakup birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” ucap Anas.

Baca juga: Huawei Perkuat Kompetensi Digital Santri di 12 Kota Indonesia

Libatkan para kepala daerah dan pihak lainnya 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati menyampaikan bahwa rakor tersebut melibatkan para kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda) provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta jajaran yang menangani organisasi dan transformasi pemerintahan digital.

Pertemuan itu. kata dia, membahas tiga topik utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, sistem kerja, dan penguatan tata kelola melalui digitalisasi pemerintahan.

Rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenpan-RB untuk menyebarluaskan kebijakan dan memberikan pendampingan guna memastikan bahwa kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana dipahami secara menyeluruh.

Baca juga: Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Sampah di 12 Pemda Bisa Selamatkan Uang Negara Rp 4 T

Diseminasi tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif, inklusif, partisipatif, dan saling mendukung antar-level pemerintah, sehingga dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat dan berdampak.

“Selain itu, melalui forum ini kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga benar-benar diterima dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kami juga ingin memperoleh umpan balik dari pelaksana kebijakan di daerah,” kata Nanik.

Terkini Lainnya
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Kementerian PANRB
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Kementerian PANRB
Kemenpan-RB Bersama Kemenhub dan Stakeholder Terkait Pastikan Pelayanan Mudik Gratis Berjalan Lancar
Kemenpan-RB Bersama Kemenhub dan Stakeholder Terkait Pastikan Pelayanan Mudik Gratis Berjalan Lancar
Kementerian PANRB
Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Menpan-RB Ingatkan Pentingnya Pelayanan Mudik Inklusif bagi Kelompok Rentan
Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Menpan-RB Ingatkan Pentingnya Pelayanan Mudik Inklusif bagi Kelompok Rentan
Kementerian PANRB
Menpan-RB dan Menhub Pastikan Pelayanan Publik Sektor Transportasi Berjalan Lancar Selama Mudik 2025
Menpan-RB dan Menhub Pastikan Pelayanan Publik Sektor Transportasi Berjalan Lancar Selama Mudik 2025
Kementerian PANRB
Menpan-RB dan Mendagri Minta PPK Pusat dan Daerah Percepat Pengangkatan CPNS 2024
Menpan-RB dan Mendagri Minta PPK Pusat dan Daerah Percepat Pengangkatan CPNS 2024
Kementerian PANRB
Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN 2024, CPNS Diangkat Paling Lambat Juni dan PPPK Oktober 2025
Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN 2024, CPNS Diangkat Paling Lambat Juni dan PPPK Oktober 2025
Kementerian PANRB
Menpan-RB Rini: Pengangkatan Serentak CASN Butuh Waktu, Harus Cermat dan Hati-hati
Menpan-RB Rini: Pengangkatan Serentak CASN Butuh Waktu, Harus Cermat dan Hati-hati
Kementerian PANRB
Terbitkan SE Nomor 2 Tahun 2025, Menpan-RB Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik
Terbitkan SE Nomor 2 Tahun 2025, Menpan-RB Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik
Kementerian PANRB
Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan CASN 2024, Termasuk Tenaga Non-ASN
Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan CASN 2024, Termasuk Tenaga Non-ASN
Kementerian PANRB
Bertemu Kadin, Menpan-RB Dukung Potensi Kolaborasi Dunia Usaha dalam Transformasi Digital Pemerintah
Bertemu Kadin, Menpan-RB Dukung Potensi Kolaborasi Dunia Usaha dalam Transformasi Digital Pemerintah
Kementerian PANRB
Menpan-RB Sebut Pemerintah Masih Bahas Penerapan Pola Kerja Fleksibel bagi ASN saat Libur Lebaran
Menpan-RB Sebut Pemerintah Masih Bahas Penerapan Pola Kerja Fleksibel bagi ASN saat Libur Lebaran
Kementerian PANRB
Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
Kementerian PANRB
Setelah Efisiensi Anggaran, Menpan-RB Pastikan Target Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal
Setelah Efisiensi Anggaran, Menpan-RB Pastikan Target Kinerja dan Pelayanan Publik Tetap Optimal
Kementerian PANRB
Prioritaskan Program Kerja PAN-RB, Kemenpan-RB Sesuaikan Pola Kedinasan secara Fleksibel
Prioritaskan Program Kerja PAN-RB, Kemenpan-RB Sesuaikan Pola Kedinasan secara Fleksibel
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke