Menpan-RB Dorong Kelembagaan yang Lincah di Wilayah Indonesia Timur

Kompas.com - 26/08/2024, 14:23 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kategori Baik.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran merupakan beberapa faktor utama yang menghambat kemajuan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana untuk Wilayah Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Luwu Timur Sulsel

“Akibatnya, pelayanan publik berbasis digital di wilayah ini (Indonesia bagian timur) belum optimal, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Anas menekankan pentingnya memiliki kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintah daerah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Kelembagaan yang agile adalah yang mampu mengadopsi teknologi dengan menerapkan SPBE. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.

“Saya berharap SPBE dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan alat, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam cara kita bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik,” jelas Anas.

Baca juga: Pelayanan Tanpa Batas Puskesmas Alas, Layani Warga Timor Leste yang Tak Punya Biaya

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital, SPBE akan menjadi kunci utama dalam mempercepat tercapainya Birokrasi Berkelas Dunia, mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi tersebut akan difokuskan pada lima area intervensi dalam Governance-Government Technology (GovTech), yakni digital capability, digital culture, digital organization atau digital structure, digital process, dan digital infrastructure.

“Diperlukan digital leadership (kepemimpinan digital) untuk mentransformasi pemerintahan digital di Indonesia. Kepemimpinan digital harus mencakup birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” ucap Anas.

Baca juga: Huawei Perkuat Kompetensi Digital Santri di 12 Kota Indonesia

Libatkan para kepala daerah dan pihak lainnya 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati menyampaikan bahwa rakor tersebut melibatkan para kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda) provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta jajaran yang menangani organisasi dan transformasi pemerintahan digital.

Pertemuan itu. kata dia, membahas tiga topik utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pemerintah, sistem kerja, dan penguatan tata kelola melalui digitalisasi pemerintahan.

Rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenpan-RB untuk menyebarluaskan kebijakan dan memberikan pendampingan guna memastikan bahwa kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana dipahami secara menyeluruh.

Baca juga: Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Sampah di 12 Pemda Bisa Selamatkan Uang Negara Rp 4 T

Diseminasi tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif, inklusif, partisipatif, dan saling mendukung antar-level pemerintah, sehingga dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat dan berdampak.

“Selain itu, melalui forum ini kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga benar-benar diterima dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kami juga ingin memperoleh umpan balik dari pelaksana kebijakan di daerah,” kata Nanik.

Terkini Lainnya
Bertemu Presiden, Menteri PANRB Sampaikan Perkembangan Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan Guru Sekolah Rakyat

Bertemu Presiden, Menteri PANRB Sampaikan Perkembangan Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan Guru Sekolah Rakyat

Kementerian PANRB
Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Kementerian PANRB Dukung Akselerasi Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM

Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Kementerian PANRB Dukung Akselerasi Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM

Kementerian PANRB
Refleksi 66 Tahun Kementerian PANRB: Hadirkan Birokrasi yang Berpihak pada Rakyat

Refleksi 66 Tahun Kementerian PANRB: Hadirkan Birokrasi yang Berpihak pada Rakyat

Kementerian PANRB
Menteri PAN-RB: Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Struktural dan Reformasi Birokrasi

Menteri PAN-RB: Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Struktural dan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB
Wakil Menteri PANRB: Keberadaan MPP Bandar Lampung Permudah Layanan untuk Masyarakat

Wakil Menteri PANRB: Keberadaan MPP Bandar Lampung Permudah Layanan untuk Masyarakat

Kementerian PANRB
Komitmen Pimpinan Kunci Pelayanan Publik Berdampak

Komitmen Pimpinan Kunci Pelayanan Publik Berdampak

Kementerian PANRB
Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalbar

Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalbar

Kementerian PANRB
Menteri Rini Hadiri MPLS Sekolah Rakyat, Pastikan Pemenuhan Guru

Menteri Rini Hadiri MPLS Sekolah Rakyat, Pastikan Pemenuhan Guru

Kementerian PANRB
Bahas Progres Kinerja 2025 hingga Rencana Kerja 2026 dengan DPR RI, Menteri PANRB Fokus pada Transformasi untuk Melayani Negeri

Bahas Progres Kinerja 2025 hingga Rencana Kerja 2026 dengan DPR RI, Menteri PANRB Fokus pada Transformasi untuk Melayani Negeri

Kementerian PANRB
Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan lewat Penguatan Kelembagaan dan SDM

Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan lewat Penguatan Kelembagaan dan SDM

Kementerian PANRB
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian PANRB
Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting untuk Cegah Stunting

Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting untuk Cegah Stunting

Kementerian PANRB
Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

Kementerian PANRB
Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi

Hadiri Retret di IPDN, Menteri PANRB Ajak Kepala Daerah Genjot Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB
Sekolah Kedinasan 2025 Segera Dibuka, Pemerintah Siapkan 3.252 Formasi Nasional

Sekolah Kedinasan 2025 Segera Dibuka, Pemerintah Siapkan 3.252 Formasi Nasional

Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke