KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Trenggalek.
Kehadiran MPP di Kota Gaplek itu diharapkan bisa berperan sebagai sarana literasi digital.
Anas menekankan, literasi digital juga diperlukan sebagai optimalisasi pelayanan publik.
"MPP juga dapat berperan menjadi wadah meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya saat dalam acara peresmian MPP Trenggalek dan Trenggalek Innovation Festival (TIF), Selasa (20/8/2024).
Adapun MPP memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi daerah, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Terdapat 80 jenis layanan dari 26 instansi pemerintah, lima badan usaha milik negara (BUMN)/badna usaha milik daerah (BUMD), dan juga swasta yang bisa diakses masyarakat sekitar.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Semua Kementerian Pindah ke IKN, ASN Menikah Tak Perlu Berbagi Hunian
Anas mengatakan, di berbagai negara, pelayanan publik konvensional bisa berjalan berdampingan dengan layanan digital. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan MPP Digital.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menekankan, layanan ke depan akan optimal dengan aplikasi. Walaupun jika area gedung MPP terbatas, layanan masih bisa dikembangkan ke arah digital.
"Utamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Semoga nanti Trenggalek bisa menjadi MPP Digital," tegasnya dalam siaran pers, Selasa.
Keberadaan MPP baik dalam bentuk konvensional maupun digital adalah bentuk penerapan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.
Anas mengatakan, reformasi birokrasi harus memangkas proses bisnis yang berbelit dan adaptif terhadap teknologi.
MPP digital dibangun sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) sebagai dukungan penyelenggaraan pada MPP fisik.
Baca juga: Tinjau Layanan Publik BPOM, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi Layanan
"Saat ini, sedang dilakukan upaya untuk pemberlakuan face recognition dalam MPP digital yang bersumber dari data identitas kependudukan digital," ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga memberikan ruang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam MPP.
MPP menjadi wadah yang dapat menampung kreativitas dan inovasi masyarakat yang didasarkan pada nilai kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin berterima kasih kepada Kemenpan-RB yang telah membantu perkembangan inovasi pelayanan publik, utamanya di Jatim.
Dia menilai, pelayanan di MPP Kabupaten Trenggalek pun sudah memanfaatkan situs web untuk informasi dan registrasi sehingga memudahkan masyarakat.
"Kami berharap segala keperluan pelayanan masyarakat cukup sampai di situ. Tidak ada lagi ceritanya masyarakat harus mondar-mandir untuk mengurus kelengkapannya. Tentu akan kami kembangkan ke depannya," jelasnya.