KOMPAS.com - Menteri Sosial ( Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima kunjungan empat bupati terpilih dari Jawa Timur (Jatim) di Kantor Kementerian Sosial ( Kemensos), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
Keempat bupati itu, yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Jombang Warsubi, dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris.
Kepada mereka berempat, Gus Ipul berpesan untuk memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ( DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial ( bansos) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
"Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini diyakini akan mengakselerasi program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," tuturnya melalui siaran pers, Rabu.
Baca juga: Kemensos Targetkan Pencairan Bansos Triwulan I-2025 Tuntas Sebelum Ramadhan
Ia juga tidak lupa mengingatkan agar para bupati terus berkoordinasi dengan Kemensos. Utamanya, dalam menjalankan standar pelayanan masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.
"Lima itu diimbangkan, tapi dimulai dari bidang sosial," kata Gus Ipul.
Ia mengatakan, Kemensos telah menyalurkan bansos lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran, dan program lainnya ke Jombang, Jember, Lamongan, dan Probolinggo.
Adapun jumlahnya untuk Jember sebanyak Rp 1 triliun, Lamongan Rp 600 miliar, Probolinggo Rp 850 miliar, dan Jombang Rp 650 miliar.
Baca juga: [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
Meski demikian, Gus Ipul mengingatkan para bupati bahwa semua hal itu akan lebih optimal jika dibarengi dengan data presisi sehingga bantuan tepat sasaran.
"Jadi, bukan masalah uangnya. Kalau kerja sendiri, tidak ada artinya. Nanti kita bareng. Ini penting menyinkronkan," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto kini menekankan pemberdayaan. Sehingga, warga miskin tidak hanya menerima bansos, tetapi juga mendapatkan peluang untuk meniru model bisnis yang dapat diterapkan di kabupaten atau kota.
Presiden Prabowo, lanjutnya, juga meminta pengentasan kemiskinan lewat bantuan sosial dan pemberdayaan.
Baca juga: Lindungi Hak-hak Anak, Kemensos dan KPAI Sinkronkan Data Masing-masing Instansi
"Oleh karenanya, semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) bekerja berdasarkan DTSEN. Pemda juga memiliki peran untuk memutakhirkan DTSEN. Kita punya saluran partisipasi, kita bikin mekanisme," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, DTSEN bisa dimutakhirkan lewat jalur formal, yaitu lewat RT/RW, desa, dinas sosial, hingga bupati.
"Lalu, data dari bupati tersebut dikirimkan ke Kemensos dan diproses di Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap tiga bulan kita kembalikan ke bupati," ucap Gus Ipul.
Kemudian, pemutakhiran DTSEN bisa dilakukan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat hanya perlu melampirkan data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti.
Baca juga: Soal Stimulus Bansos Jelang Ramadhan, Cak Imin: Akan Dicek Kemensos
"Supaya penurunan kemiskinan bisa signifikan," kata Gus Ipul.
Adapun menanggapi ajakan kerja sama Mensos Gus Ipul, empat bupati tersebut mengaku siap. Hal ini diungkapkan Bupati Probolinggo Muhammad Haris.
"Pada prinsipnya, kami sudah siap," ucapnya.