Mensos Gus Ipul Pastikan Honor Pendamping Sosial Aman di Tengah Efisiensi Anggaran
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam dialog bersama pilar-pilar sosial se-Karesidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025).
KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial ( bansos) dan honor untuk para pendamping sosial.
“Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas,” ujar mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu, Jumat (21/2/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam dialog bersama pilar-pilar sosial se-Karesidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat. Kegiatan ini dihadiri 457 pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi.
Ia memastikan, honor dan insentif bagi para pendamping sosial sudah disiapkan dan dianggarkan untuk tahun berjalan.
“Semua sudah dipikirkan. Tidak ada yang dirugikan. Pendamping tetap mendapat haknya karena peran mereka sangat penting dalam mendampingi masyarakat,” kata Gus Ipul.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, keluhan dari beberapa pihak terkait efisiensi adalah hal wajar.
Baca juga: Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
“Mereka (yang mengeluh) mungkin terbiasa dengan cara kerja yang tidak efisien. Namun, kami harus berubah demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” ucap Gus Ipul.
Ia menilai efisiensi sebagai langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efektif.
Gus Ipul mengibaratkannya sebagai proses menghilangkan "lemak-lemak" dalam sistem tubuh birokrasi.
" Efisiensi justru menyehatkan. Seperti puasa, semakin lama puasa bisa menghilangkan kanker birokrasi yang menghambat pelayanan,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari upaya Kementerian Sosial ( Kemensos) dalam menjalankan program yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Dengan penggunaan anggaran yang tepat, kata dia, pelayanan kepada masyarakat juga dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak penerima manfaat.
Baca juga: Mensos Ibaratkan Efisiensi Anggaran dengan Puasa yang Membunuh Sel Kanker
“Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada pemborosan. Ini soal tanggung jawab moral dan kepercayaan publik,” tutur Gus Ipul.
Peran penting pendamping sosial
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak di lapangan.
Ia meminta para pendamping tetap fokus menjalankan tugas, mendampingi warga, dan memastikan program-program Kemensos berjalan tepat sasaran.
Baca juga: Menteri Ara Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi Akan Tepat Sasaran
Gus Ipul menyebutkan, pendamping sosial adalah perpanjangan pemerintah. Tanpa pendamping sosial, program pemerintah di lapangan tidak akan berjalan dengan baik.
“Jadi, tetaplah semangat karena dukungan untuk kalian sudah dipastikan aman,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kabupaten Ngawi, Ira, mengekspresikan rasa syukur setelah mendengar kebijakan tersebut.
Baca juga: Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
“Alhamdulillah saya merasa tenang dan senang dengan kebijakan ini. Setuju akan keputusan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa efisiensi tidak mengurangi hak rakyat, serta hak saya sebagai pendamping,” ucapnya.
