Pengentasan Kemiskinan Bertahap, Mensos Gus Ipul Minta Bupati Mesuji Atasi Kemiskinan

KOMPAS.com - Menteri Sosial ( Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap melalui perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

Program seperti Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Bantuan Sosial ( Bansos) menjadi instrumen utama dalam tahap perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

"Nama-nama masyarakat yang masuk dalam kategori rentan, miskin, hingga miskin ekstrem harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial," ujar Gus Ipul dalam keterangan persnya, Senin (17/2/2025).

Akan tetapi, lanjut dia, tidak semua penerima bantuan sosial dapat langsung diberdayakan. Beberapa individu perlu melalui proses rehabilitasi sosial terlebih dahulu.

Baca juga: Lapas Sesak, Otto Tawarkan Rehabilitasi hingga Amnesti Napi Narkoba

" Rehabilitasi sosial dulu baru diberdayakan, setelah itu harus graduasi, kecuali lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas," jelas Gus Ipul.

Dengan demikian, pendekatan tersebut memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar siap untuk memasuki tahap pemberdayaan.

Setelah melalui proses rehabilitasi, masyarakat miskin harus diberdayakan agar bisa lepas dari ketergantungan bantuan sosial. Gus Ipul menekankan bahwa pemberdayaan ini harus dilakukan berdasarkan potensi lokal di setiap daerah.

“Kelas menengah yang turun ke bawah (menjadi miskin) harus ditutup pintunya lewat pendidikan dan pemberdayaan," katanya.

Baca juga: Astra Dorong Perekonomian NTT Lewat Pemberdayaan UMKM Kopi dan Kakao

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan sosial hanya diberikan dalam jangka waktu maksimal lima tahun.

Setelah itu, penerima harus dapat mandiri dan graduasi dari program bantuan.

"Data diperbaiki dulu, kami akan ikutkan (ajak) bupati dan wali kota menentukan langkah atasi kemiskinan. Kami pengen nyambung," tutur Gus Ipul.

Sinergi pemda dan pusat

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul mengajak Bupati Mesuji terpilih, Elfianah, untuk bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus bekerja berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Data dari pusat semua, yang menentukan Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melebur di sini," ujar Gus Ipul.

Baca juga: KIP Kuliah 2025: Cek Cara Mengurus DTKS Online dan Offline

Untuk mendukung proses tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mesuji, Prasetyo Yura Basrianto mengatakan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi terus berjalan di daerahnya.

"Kami juga berkoordinasi dengan wilayah kerja kami di Sentra Wyata Guna Kementerian Sosial (Kemensos)," ucapnya.