Lindungi Hak-hak Anak, Kemensos dan KPAI Sinkronkan Data Masing-masing Instansi

KOMPAS.com - Kementerian Sosial ( Kemensos) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyinkronkan data masing-masing instansi untuk memastikan koordinasi perlindungan anak.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencocokkan data. Utamanya, data anak-anak rentan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan penyandang disabilitas.

"Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran persnya, Selasa (18/2/2025).

Dia menjelaskan, koordinasi dua instansi perlu ditingkatkan seiring terbitnya Instruksi Presiden ( Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ( DTSEN).

Baca juga: Soal Stimulus Bansos Jelang Ramadhan, Cak Imin: Akan Dicek Kemensos

Data tersebut nantinya bakal menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat .

"Kami ingin melakukan koordinasi data, lebih-lebih setelah nanti DTSEN itu dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing," ujar Gus Ipul.

Ia mengungkapkan bahwa data KPAI menunjukkan layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah menjadi salah satu sorotan utama.

Oleh karenanya, Gus Ipul memastikan bahwa ke depan, Kemensos akan memperkuat kerja sama dengan KPAI secara lebih konkret guna mengoptimalkan layanan yang diberikan oleh LKS.

Baca juga: Kemensos, Bappenas, dan Kemendikdasmen Rumuskan Data Tunggal untuk Insentif Guru Non-ASN

Dengan demikian, sebutnya, layanan-layanan yang diberikan Kemensos, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bisa lebih baik, menjangkau lebih banyak orang, tepat sasaran, dan terukur dengan baik.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan, pihaknya mendorong adanya sertifikasi dan standarisasi layanan LKS agar kualitas pelayanan yang diberikan semakin optimal.

"Kami mendukung penuh peningkatan kualitas itu," tegasnya.

Selain itu, Ai Maryati juga menekankan urgensi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, baik terkait aspek pengasuhan anak maupun rehabilitasi sosial korban.

Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan faktor kunci dalam perlindungan anak.

Baca juga: Pemerintah Contoh Jerman hingga Australia Dalam Menyusun Aturan Perlindungan Anak di Dunia Digital

"Ujung tombak perlindungan anak salah satunya adalah pekerja sosial, serta keberadaan rumah aman bersertifikasi yang dapat memberikan perlindungan sekaligus pemulihan anak," ungkap Ai Maryati.