KOMPAS.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) sepakat untuk melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan di wilayah timur Indonesia.
Keputusan tersebut didasarkan pada keberhasilan program yang telah berdampak positif terhadap ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan pendapatan keluarga di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya kelanjutan program tersebut.
"Sudah ada ribuan kepala keluarga yang sudah berproses, dengan ratusan pendamping yang telah bekerja secara efektif," ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/6/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim saat bertemu dengan Direktur Asia-Pasifik IFAD Rihanna di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis.
Gus Halim menegaskan bahwa ketidakberlanjutan program akan berdampak negatif, termasuk mengikis kepercayaan masyarakat pada program yang telah dirancang dengan baik.
Baca juga: Aliansi Buruh dan Masyarakat Unjuk Rasa Tolak Tapera di Depan Patung Kuda
"Kita harus menyelesaikan program ini secara utuh sebelum memulai program baru," katanya.
Kerja sama antara Kemendesa PDTT dan IFAD dijadwalkan berakhir pada akhir 2024, bersamaan dengan pergantian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun demikian, Gus Halim memastikan bahwa transisi pemerintahan tidak akan mengganggu kelangsungan program.
"Program IFAD akan tetap berjalan. Program ini merupakan salah satu hal yang sangat direkomendasikan di antara program-program penting lainnya. (Program IFAD) ini harus dilanjutkan siapapun menteri yang akan melanjutkan (menggantikan) posisi saya,” tuturnya.
Baca juga: Buruh Turun ke Jalan, Tuntut Presiden dan Menteri Selamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri
Pada kesempatan yang sama, pihak IFAD menyampaikan pendapat serupa dengan Kemendesa PDTT mengenai pentingnya melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir.
IFAD menilai bahwa program tersebut telah menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih terlatih dan konsep yang lebih matang. Pertimbangan ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, serta fluktuasi harga pangan dan energi.
Direktur Asia-Pasifik IFAD Rihanna mengungkapkan dukungannya terhadap kelanjutan program tersebut.
Baca juga: Dubes RI di Italia Serahkan Surat Kepercayaan kepada Sekjen UNIDROIT dan Presiden IFAD
"Saya sangat setuju dengan analisis yang disampaikan oleh Gus Halim. Program ini memberikan wawasan bagi masyarakat, dan tidak melanjutkannya dapat menimbulkan masalah di masa depan," ujarnya.
IFAD juga mengingatkan bahwa pada 2019, program tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan. Namun, saat ini telah ada kemajuan yang cukup signifikan terutama dalam mengatasi tantangan terkait SDM.
Kerja sama antara Kemendesa PDTT dan IFAD direncanakan akan berlanjut hingga 2027.
Saat ini, proses kelanjutan program sedang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca juga: Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya Back Up
Sebagai informasi, dalam audiensi tersebut Gus Halim didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PEID) Kemendesa PDTT Harlina Sulistyorini, dan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPUDDTT) Kemendesa PDTT Muh Fachri.