Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa program kegiatan prioritas sedang dalam tahap penyelesaian administrasi, sosialisasi, pengecekan lapangan, revisi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga menargetkan program penyaluran pembangunan ke setiap wilayah desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi akan tuntas sebelum beralih ke kabinet baru pada akhir 2024.

"Kegiatan prioritas, khususnya bantuan kepada desa dan/atau masyarakat, seperti desa wisata, bantuan permodalan badan usaha milik desa ( BUMDes), dan infrastruktur ketransmigrasian ditargetkan mulai bertahap pada awal Semester II-2024," kata Gus Halim melalui siaran persnya, Rabu (5/6/2024)

Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Menteri Desa PDTT Sebut TPP Berperan Besar Tingkatkan Profit BUMDes

Gus Halim meyakini program prioritas dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, bahkan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini tidak lepas dari proses perencanaan anggaran yang baik.

Selain itu, Gus Halim juga menekankan bahwa mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan saat ini mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur.

"Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal," ujarnya.

DOK. Humas Kemendesa PDTT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam acara Rapat Kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, keberadaan unit-unit BUMDes dan desa wisata di seluruh pelosok desa telah menjadi motor penggerak kemandirian desa.

Baca juga: Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Adapun, desa mandiri telah berhasil melampaui target pencapaian RPJMN 2024.

"Desa mandiri pada 2015 berjumlah 174, dan hari ini sudah mencapai 11.456 desa, sehingga telah melampaui target RPJMN 2024," ungkapnya.

Meskipun demikian, dirinya mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT) akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah desa mandiri agar lebih banyak dan merata. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa dana desa efektif dalam memajukan desa-desa di Indonesia.

Sebagai informasi, turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendesa PDTT Luthfiyah Nurlaela, Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Sugito, dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PEID) Harlina Sulistyorini.

Baca juga: Kemendesa PDTT Kucurkan Dana Rp 1,9 Miliar untuk Pacu Pembangunan di Raja Ampat

Kemudian, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Nugroho Setijo Nagoro, dan Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta.