KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, program Dana Desa (DD) adalah wujud nyata dari pembangunan yang dimulai dari pinggiran.
Program tersebut, kata dia, memberikan peluang dan dukungan finansial langsung kepada masyarakat desa untuk mengembangkan inisiatif mereka sendiri.
“Kami percaya bahwa percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/10/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim saat menghadiri dialog ilmiah bersama civitas akademika Universitas Peking, Beijing, China, Senin (16/10/2023).
Baca juga: Menangani Polusi Udara ala Beijing
Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Dana Desa yang digelontorkan pemerintah Indonesia secara langsung ke desa sejak 2015 bertransformasi secara cepat dalam meningkatkan status desa.
Dari program tersebut, kata Gus Halim, jumlah desa mandiri pun bertambah banyak. Selain itu, salah satu kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ini merupakan faktor penting yang memberikan manfaat besar untuk menumbuhkan ekonomi, termasuk saat terjadi pandemi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memiliki program tugas, dan fungsi dalam mengawal pembangunan nasional dari desa dengan ruang lingkup meliputi daerah tertinggal hingga pada wilayah perbatasan.
Baca juga: Israel Evakuasi Warga di Sepanjang Perbatasan dengan Lebanon
Hal tersebut di antaranya dilakukan dengan merealisasikan pembangunan berkelanjutan yang berpedoman pada Sustainable Development Goals (SDGs) global yang dilokalkan melalui SDGs Desa.
“Selain tanggung jawab terhadap pembangunan desa, Kemendesa PDTT juga memiliki tugas yang bersifat kawasan, seperti pengelolaan wilayah perbatasan, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan jumlah penduduk melalui program transmigrasi,” jelas Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.
Gus Halim mengungkapkan bahwa semua hal tersebut adalah langkah-langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh negeri
Sebagai tuan rumah kegiatan, Wakil Rektor Universitas Peking Wang Bao menyambut positif dan hangat paparan yang disampaikan oleh Gus Halim.
Baca juga: Tiba di Bali, Delegasi KTT AIS Forum Disambut secara Militer dan Tarian Pendet
Ia berharap, pihaknya dapat terus berkolaborasi dengan Indonesia melalui delegasi yang dikirim untuk mempelajari lebih dalam terkait semua proses pembangunan desa.
“Sangat disayangkan bahwa pandemi menghentikan perjalanan fisik, tetapi kami berharap dapat kembali mengirim delegasi kami ke Indonesia dan memperdalam kerja sama bilateral. Kami sangat berharap dapat bertemu dengan Menteri Desa PDTT untuk mendiskusikan peluang kolaborasi yang lebih lanjut,” ucap Wang Bao.
Seperti diketahui, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang membentuk hubungan diplomatik dengan China. Hubungan bilateral antara dua negara telah terjalin sejak 13 April 1950.
Baca juga: Dirjen Imigrasi: Mentan Syahrul Yasin Limpo Gunakan Paspor Diplomatik
Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilaksanakan dengan adanya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Universitas Indonesia (UI) dengan Universitas Peking sebagai landasan pengokohan kerja sama.
Saat ini, terdapat 26 mahasiswa Peking asal Indonesia yang jumlahnya diperkirakan terus meningkat.
Dalam dialog tersebut, turut hadir Wakil Kepala Institut Ilmu Sosial Zhai Kun, Ketua Jurusan Ms Kong Tao sebagai moderator, Dosen Bahasa Indonesia Xie Kankan, dan perwakilan dari Administration and Management Institution of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) Liu Jinping, serta para mahasiswa dari jurusan Bahasa Indonesia dan Hubungan Internasional (HI).