KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang telah berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendesa PDTT).
Salah satu capaian Kemendesa PDTT adalah hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.
"Saya bangga sampai hari ini Kementerian Desa PDTT dalam hasil pemeriksaan BPK tetap kita pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkapnya saat memimpin apel pagi di lapangan Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Gus Halm pun mengajak seluruh ASN untuk menyelesaikan tugas yang menjadi ranah Kemendes PDTT hingga tuntas.
Baca juga: Kemendesa PDTT Ingatkan Pentingnya Inovasi dan Kreativitas dalam Bangun Desa Mandiri
Dengan demikian, Kemendesa PDTT dan pemerintah makin siap dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 pada usia kemerdekaan Indonesia ke-100 tahun.
"Ini harus kita pertahankan sampai kapan pun apalagi sampai akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujarnya dalam siaran pers, Kamis.
Gus Halim mengatakan, ASN Kemendesa PDTT harus menyelesaikan banyak tugas, bukan hanya dalam kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi juga pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai.
Lebih lanjut, Doctor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu mengatakan, setiap kebijakan yang ditetapkan Kemendesa PDTT harus selalu berskala pada desa.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk syukur dan komitmen untuk terus meletakkan kepentingan kemandirian desa di seluruh Indonesia dengan berbagai cara.
"Kemendesa PDTT selalu berpikir pada skala desa. Desa di Indonesia tentu amat sangat banyak variasinya. Itu menjadi bagian dari khazanah kekayaan yang dimiliki Kemendesa PDTT dan tidak dimiliki kementerian lainnya," katanya.
Baca juga: Percepat Proses Warga Daftar JKN, Kemendesa PDTT bersama BPJS Kesehatan Hadirkan Program Pesiar
Gus Halim menambahkan, Kemendesa PDTT terus mendukung desa untuk mencapai status mandiri.
Salah satu upaya yang dilakukan Kemendesa PDTT adalah memberikan stimulan, mulai dari pelatihan hingga pengadaan kompetisi atau lomba.
Saat ini, Kemendesa PDTT menggelar Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 dengan total hadiah Rp 1 miliar yang diikuti seluruh desa di Indonesia.
Apel yang diikuti seluruh keluarga besar Kemendesa PDTT itu ditandai dengan penyerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi.
Apresiasi itu diberikan agar menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk semangat menyelesaikan target sesuai rencana kerja yang disusun pada awal 2023.
Baca juga: Kemendesa PDTT Sebut Pelokalan SDGs Tingkat Desa dan Daerah Percepat Pencapaian Pembangunan