KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelokalan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa dan daerah dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada 2030.
"Karena itu, alternatif yang diajukan kali ini, agar tujuan-tujuan (SDGs) 2030 tetap tercapai. (Adapun caranya dengan) melokalkan SDGs Desa hingga wilayah pemerintahan terendah," ucap pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (18/7/2023).
Pelokalan SDGs atau dikenal SDGs Desa diklaim dapat menjadi solusi autentik dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan secara konkret di lapangan.
Baca juga: Indonesia Usul Beri Perhatian ke Afrika dan Negara Terbelakang Capai SDGs
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memamerkan pelokalan SDGs di High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023 yang berlangsung dari 10-20 Juli 2023 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).
Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemeterian PDTT) mewakili Indonesia memamerkan hasil-hasil tujuan SDGs Desa dari tingkat nasional sampai desa.
Selain itu, Kemendesa PDTT juga menyajikan seminar bertajuk "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs".
Dalam seminar tersebut, Gus Halim mengatakan, SDGs mencantumkan berbagai tujuan pembangunan paling lengkap.
Namun, upaya mencapai itu dihentikan akibat pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022 sehingga memunculkan pesimisme akan tercapaianya tujuan-tujuan SDGs pada 2030.
Baca juga: Mata Air Keruh dan Mengering Setelah Ada Proyek Pembangunan Tol Japek 2, Warga Protes
Pesimisme karena pandemi menyebabkan indikator pembangunan makro menurun, seperti pertumbuhan ekonomi global, hingga terjadinya perang Rusia dan Ukraina.
Selain itu, pandemi juga menghambat pemenuhan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan, bahkan kerusakan lingkungan belum teratasi.
“(Hal) yang sering dilupakan, indikator-indikator nasional maupun global acap kali merupakan himpunan kondisi lokal, baik pada level daerah, desa, komunitas, hingga keluarga dan individu," kata Gus Halim.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Economic and Social Council (ECOSOC) Lachezara Stoeva mengatakan, HLPF adalah platform paling utama dalam berkomitmen mewujudkan pencapaian pihaknya terhadap SDGs.
Dia menyebut, saat ini momentum yang tepat untuk menegaskan komitmen akan berbagai elemen krusial.
"Saya harap kita dapat terus memiliki ambisi itu. Ambisi untuk terus menjaga janji yang telah kita sepakati bersama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030," kata Lachezara Stoeva.
Baca juga: BPK Tekankan Kebijakan Transformatif Percepat Capaian Agenda 2030
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan, pimpinan negara harus dapat mengoptimalkan berbagai pertemuan puncak yang telah dijalankan, seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB, United Nations Food Systems Summit, pertemuan Group of Twenty (G20), hingga Group of Seven (G7).
Hasil dari pertemuan tingkat tinggi itu, kata Antonio, harus diterjemahkan di lapangan karena itulah komitmen pencapaian SDGs.
Baca juga: Isu Lingkungan Perusahaan atau Merek Jadi Program SDGs Paling Diminati Pembaca
“Bahkan, saya sangat mengharapkan pada SDGs Summit, September 2023, tidak ada negara yang absen," katanya.
Sebab, lanjut Antonio, SDGs Summit sangat membutuhkan solidaritas dan komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan berbagai mekanisme dan instrumen yang telah dirancang, termasuk stimulus SDGs sebesar 5 miliar dollar AS agar dapat direalisasikan.