Kemendesa PDTT Sebut Pelokalan SDGs Tingkat Desa dan Daerah Percepat Pencapaian Pembangunan

KOMPAS.com – Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Ivanovich Agusta mengatakan, akses pelokalan Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat desa dan daerah dapat mempercepat pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Praktik baik dari Indonesia ini dapat diadopsi negara-negara lain,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/7/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Ivanovich saat mewakili Indonesia dalam sesi Transformation from the ground up: Acting at local level di Ruang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (11/7/2023).

Sesi lintas negara tersebut merupakan salah satu bagian dari High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023 yang dicanangkan PBB.

Dalam kesempatan itu, Kemendesa PDTT membagikan pengalamannya dalam melokalkan SDGs di semua tingkatan, mulai dari nasional, daerah, hingga desa.

Baca juga: Kebijakan yang Perlu Dibenahi soal Penanganan Kesehatan Hewan

"Di tingkat desa, Indonesia memiliki sejumlah arah kebijakan, seperti inisiatif SDGs Desa,” ucap Ivanoich.

Ia menjelaskan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menciptakan SDGs Desa untuk memberdayakan masyarakat desa.

Masyarakat, kata Ivanoich, bisa berkontribusi secara aktif mendukung SDGs Desa melalui fasilitas alat, pengetahuan, dan sumber daya lain.

Selain itu, sebut dia, SDGs Desa juga memastikan suara penduduk desa didengar. Program ini tetap mengedepankan inklusivitas dan menguatkan rasa memiliki serta solidaritas antarwarga desa.

Ivanoich menyebut, pemerintah daerah (pemda) memainkan peran penting dalam mengajak pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan arah kebijakan SDGs Desa.

Baca juga: Laporan SDGs 2022: Miliaran Orang Masih Kekurangan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

“Selama pandemi Covid-19, Indonesia juga menerapkan dua kebijakan utama, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” jelas Ivanovich.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, BLT DD bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin di desa. Aksi ini membantu mereka mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Adapun PKTD, kata Ivanovich, bertujuan memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan produktif dalam bidang infrastruktur dan ekonomi.

“Melalui aksi-aksi itulah desa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: Menlu Retno Ungkap Perang Ukraina Berdampak pada Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pelokalan SDGs tingkat daerah

Ivanovich menjelaskan, pelokalan SDGs tingkat daerah dilakukan dengan menyusun Voluntary Local Review (VLR) di dua kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya.

Dokumen pelokalan SDGs tersebut, kata dia, menyoroti kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan memajukan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

“Laporan pemda ini menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk mempercepat kemajuan SDGs, kemudian merumuskan laporan mereka sendiri,” ucap Ivanovich.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang memfasilitasi penyusunan laporan enam kota lain dan empat provinsi.

Baca juga: Wapres Dijadwalkan Sepekan di Papua, Kunjungi 3 Provinsi

Selain itu, Kemendesa PDTT juga mendorong VLR untuk menyoroti program dan kemajuan SDGs di tingkat desa.

"Kami berharap tindakan transformatif, solusi inovatif, dan kemajuan yang dicapai masyarakat desa tidak hanya diakui, tetapi praktik baik ini bisa dibagikan dan dapat direplikasi di seluruh negara anggota PBB,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara itu, Kemendesa PDTT memamerkan hasil-hasil tujuan SDGs Desa dari tingkat nasional sampai desa.

Selain itu, Kemendesa PDTT juga menyajikan seminar bertajuk "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs" kepada para delegasi PBB yang hadir.