Mendagri Minta Jajaran Kemendagri Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden Prabowo

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) untuk mendukung transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dukungan yang diberikan termasuk memastikan berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah (pemda) selaras dengan arah kebijakan Presiden.

Pesan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pada kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

Baca juga: Kedaulatan Data dalam Pusaran Geopolitik Global

Ia menyebut, salah satu kata kunci yang perlu dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi serta revolusi cara berpikir dan bekerja.

Menurut Tito, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi salah satu syarat tata kelola negara yang baik.

“Artinya, perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Tito menilai Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor di tengah konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu.

Baca juga: Eksploitasi Sumber Daya Alam Disebut Jadi Ancaman Nyata Ketahanan Nasional

Hal tersebut tidak hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo banyak melahirkan program yang mengarah pada ketahanan di berbagai sektor kehidupan.

Tito menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal pemda agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Untuk itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegas Tito.

Baca juga: 18 Tahun Partai Gerindra: Refleksi Perjuangan dan Janji Kerakyatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

Tito menilai intervensi negara penting untuk memperkuat kelompok masyarakat berdaya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden Prabowo) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan, yakni adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” jelas Tito.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden.

Tito menekankan, seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Baca juga: Natalius Pigai: Program Pembangunan Harus Lindungi HAM

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik, ekonomi sosial kerakyatan, dan dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance, (yaitu) mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” ungkapnya.