Inflasi Januari 2026 Terkendali, Mendagri Imbau Pemda Waspadai Harga Komoditas dan Perkuat Ketahanan Pangan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Januari 2026 menyentuh 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Tito menyebut, angka itu memang berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen, kurang lebih 1 persen atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.

“Tidak perlu khawatir karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Jakarta, Senin.

Baca juga: Inflasi 3,55 Persen: Alarm Awal Tahun

Tito menyampaikan, penyumbang terbesar inflasi pada Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka ini, tarif listrik menyumbang paling besar, yakni 1,49 persen.

“Karena harga listrik di bulan Januari (2026) normal tanpa subsidi dibandingkan dengan harga listrik pada Januari 2025 yang 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelas Tito.

Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, ia mengatakan perlu dilihat inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm).

Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 mtm justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka ini, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar, yakni minus 0,30 persen.

Baca juga: Inflasi Tahunan Januari 2026 Tembus 3,55 Persen, Ini Sebabnya Kata BI

“Berita bagus. Artinya apa? Barang dan jasa terkendali, dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru, itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Tito.

Meski inflasi nasional relatif terkendali, ia mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan upaya pengendalian.

Pada kesempatan tersebut, Tito mengimbau pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemda agar membangun ketahanan pangan, terutama yang berada di daerah rawan bencana.

Baca juga: Lumbung Paceklik di Jombang, Saksi Ketahanan Pangan Petani Sejak 1963

Tito mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.

“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri, memproduksi sendiri, minimal (untuk) tiga bulan,” ungkap Tito.

Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri langsung oleh sejumlah pembicara, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.

Hadir pula secara virtual sejumlah pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya serta jajaran pemda, mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga: Mendagri Ajak Pemda Bersinergi Dukung Program Prioritas Prabowo