KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, Aceh.
Salah satu fokus utama pemulihan tersebut adalah pembukaan akses menuju wilayah terdampak serta penataan hunian masyarakat pascabencana.
Penegasan itu disampaikan Tito saat meninjau Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (22/1/2026). Desa ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang.
Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky.
"Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur, bahkan di atas atap sekolah, ada kayu log yang sangat besar,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Tinjau Daerah Terdampak Banjir di Aceh Utara, Kasatgas Tito Makan Bersama Pengungsi
Menurutnya, keberadaan kayu log hingga ke atas bangunan menunjukkan tingginya genangan air saat banjir, yang mengakibatkan kerusakan berat pada rumah warga serta hilangnya berbagai barang milik masyarakat.
Tito menegaskan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja secara terpadu untuk membuka kembali akses menuju wilayah terdampak.
Ia menyebutkan, koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah setempat agar akses jalan dapat segera dilalui kendaraan roda empat.
"Kami urus. Ada Kepala BNPB mengurus dan kemudian akses jalan apa pun juga sedapat mungkin kita bisa masuk, meski dengan kendaraan trail untuk pengiriman logistik,” kata Tito.
Tito juga menyoroti beratnya tantangan akses menuju lokasi terdampak. Menurutnya, pembukaan akses jalan masuk sangat penting, selain lewat sungai yang telah dilaluinya.
Hingga saat ini, masih ada wilayah terdampak di Aceh Timur yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan sehingga penyaluran logistik hanya dapat dilakukan tiga hari sekali.
Bahkan, untuk mencapai permukiman warga, tim dari pemerintah harus menyeberangi aliran sungai.
"Lokasi satu dusun yang 60 kepala keluarga (KK), kalau tidak salah, itu di-drop tiap tiga hari sekali karena jalan daratnya tidak bisa," ujarnya.
Selain pembukaan akses, Tito juga menekankan pentingnya penataan kembali hunian warga pascabencana.
Baca juga: Tinjau Daerah Rusak Parah karena Banjir Aceh, Mendagri Tito: Pemulihan Semakin Baik
Ia mengatakan, pembangunan hunian harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan keinginan masyarakat setempat, tidak semata-mata diseragamkan dalam satu kawasan atau satu kompleks besar.
“Membangunkan hunian sementara (huntara). Kalau enggak mau, langsung [membangun] hunian tetap, ya. Rata-rata maunya di sini tidak mau satu hamparan, satu komplek, tapi mereka mau di tanahnya mereka, tempat yang lebih tinggi,” jelas Tito.
Dia berharap, percepatan pembukaan akses dan penataan hunian yang tepat dapat mendukung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Pembukaan akses juga diharapkan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, Satgas saat ini memfokuskan penanganan di Aceh Timur dan telah melihat perkembangan positif dibandingkan kunjungan sebelumnya.
“Mentalnya Pak Bupati juga saya lihat tidak kendor. Itu yang paling penting sekali, kalau sudah pemimpinnya strong, fight, Satgas semua akan semangat," ucap Tito.