Mendagri Tito Pastikan Bantuan BTT Daerah Bencana dari Pemerintah Pusat Tepat Sasaran

KOMPAS.com– Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan belanja tidak terduga ( BTT) dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan secara tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Tito menegaskan, pihaknya telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terkait pemanfaatan bantuan BTT tersebut.

Ia menekankan bahwa bantuan keuangan itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan individual masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, serta keperluan perempuan dan bayi.

“Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: SE Baru Mendagri: Bantuan dan Anggaran Pemda Bisa Langsung Dipakai untuk Pemulihan Daerah Bencana

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan sebesar Rp 268 miliar telah disalurkan kepada daerah terdampak bencana.

Jumlah tersebut terdiri atas Rp 60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp 208 miliar bagi 52 kabupaten dan kota terdampak.

“Kami sudah cek, (dalam) tiga hari (dana tersebut) langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang bergerak cepat sehingga dana bisa  langsung (masuk) ke rekening, karena seluruh proses perbankan masih berjalan,” kata Tito.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Tito juga meminta daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk turut memberikan bantuan kepada wilayah terdampak.

Hingga saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa dana, tenaga medis, obat-obatan, makanan, serta pakaian.

Baca juga: Mendagri Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Korban Banjir di Langkat, Fokus Pemulihan Warga

“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta, silakan kalau mau membantu sebagai bentuk solidaritas,” jelas Tito.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim untuk melayani masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan akta kelahiran.

Tito turut mendorong kementerian dan lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting, seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), agar melakukan langkah serupa.

“Kami mohon kementerian/lembaga terkait juga bisa menggratiskan layanan tersebut, sekaligus menyiapkan posko-posko pelayanan. Mereka (masyarakat terdampak) akan sangat terbantu,” ucapnya.

Baca juga: Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir sehingga perlu direlokasi.

Ia menegaskan, Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.