Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua berperan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota di seluruh wilayah Papua.
Peran itu menjadi kunci untuk memastikan percepatan pembangunan di Tanah Papua berjalan selaras, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dengan para gubernur serta bupati/wali kota se-Papua dalam rangka persiapan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Rapat digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/12/2025).
Tito menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan para kepala daerah di wilayah Papua pada Selasa (16/12/2025).
“Selasa (16/12/2025), pukul 15.00, Bapak Presiden akan memberikan arahan terkait langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Baca juga: Mendagri Minta Standar Pelayanan Minimal Jadi Fokus Percepatan Pembangunan Papua
Ia menjelaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan kepala daerah.
Komite bertugas menyinkronkan dan mengharmonisasikan program pusat dan daerah, melakukan pengawasan pelaksanaan program, serta melaporkan secara berkala kepada Presiden mengenai perkembangan program yang dijalankan oleh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan komite ini untuk menyampaikan hal-hal penting, terutama jika terdapat keterbatasan di daerah yang membutuhkan dukungan,” ucap Tito.
Dia mengungkapkan, saat ini berbagai program pembangunan di Papua dilaksanakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih, dibutuhkan koordinasi yang kuat.
Oleh karena itu, peran Komite Eksekutif dinilai strategis untuk memperkuat integrasi program dan kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
Baca juga: Mualem Minta Pusat Dukung Revisi UUPA dan Perpanjangan Dana Otonomi Khusus
Tito menambahkan, komite juga berperan membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam pelaksanaan kebijakan Otsus, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang dibangun berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Program-program antardaerah, baik antarprovinsi maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota, harus sinkron agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan. Inilah tujuan percepatan pembangunan Papua,” jelas Tito.
Pembangunan Papua didorong dari akar rumput
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen kuat dalam mendorong pembangunan Papua.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, khususnya di kampung-kampung, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan konektivitas terpadu.
“Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, sekaligus pintu gerbang kawasan Pasifik. Karena itu, percepatan pembangunan masyarakat Papua merupakan wujud keadilan sosial di Indonesia,” imbuh Velix.
Dalam pertemuan tersebut, Velix didampingi sembilan anggota lainnya, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.
