Mendagri Ajak KAHMI Jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk berkontribusi membangun bangsa, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, KAHMI memiliki potensi besar karena mampu menghimpun para kader dan alumni HMI yang telah tersebar di berbagai lini, termasuk pemerintahan, parlemen, maupun lembaga strategis.

Ia menegaskan, visi KAHMI sejak awal bukan hanya untuk kepentingan Islam, melainkan lebih luas, yakni berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang plural.

Baca juga: Mendagri Yakin Pebangunan Dapur MBG Bakal Ciptakan Lapangan Kerja hingga Dorong Perputaran Uang Daerah

“Itu artinya KAHMI mengakui pluralisme meskipun bernapaskan mesyiarkan nilai-nilai Islam,” ujar Mendagri saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (20/9/2025).

Sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/9/2025), Mendagri dalam sambutannya juga menyampaikan optimisme terhadap proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

Hal itu mengacu pada kajian lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi besar. Namun, ia menekankan peluang itu hanya bisa tercapai apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara tepat.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Pentingnya Sikap Humanis bagi Satpol PP untuk Bangun Kepercayaan Publik

“Persoalan kita adalah bagaimana how to manage SDM kita supaya mereka terdidik, terlatih, sehat, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif makanya kita memerangi stunting, memerangi TBC (tuberkulosis), (membuat) program MBG (Makan Bergizi Gratis),” jelasnya.

Dok Kemendagri Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera juga menyoroti tantangan global, termasuk persaingan antarnegara yang kini lebih banyak berlangsung di ranah ekonomi, budaya, dan teknologi.

Mendagri juga menyoroti tantangan global, termasuk persaingan antarnegara yang kini lebih banyak berlangsung di ranah ekonomi, budaya, dan teknologi.

Ia mencontohkan dominasi budaya populer Amerika dan Korea yang mampu memengaruhi generasi muda di seluruh dunia. Karena itu, ia mendorong agar Indonesia memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi berbasis produksi.

Baca juga: Teken SKB Tentang Lokasi SPPG di Daerah, Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG

“Pertarungan yang paling keras dan paling penting untuk saling mendominasi saat ini adalah pertarungan ekonomi, siapa yang kuat ekonominya dia yang akan menang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan apresiasi tinggi kepada KAHMI yang selama ini menjadi wadah pengaderan pemimpin bangsa. Ia berharap, KAHMI tetap konsisten melahirkan gagasan dan aksi nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Organisasi yang betul-betul bisa menjadi driving force, bahkan bisa menjadi agent of changeuntuk bangsa kita menuju bangsa yang maju, Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, Mendagri juga menyinggung salah satu aspirasi peserta terkait usulan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hanya menyebut bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa merinci apakah harus langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.

“Dari aspek hukum saja, kita sudah melihat bahwa poinnya aspirasi teman-teman KAHMI se-Sumatera tadi untuk kepala daerah dipilih DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta pejabat terkait lainnya.