Tinjau Pasar Palimo Palembang, Mendagri dan Mentan Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

Kompas.com - 05/09/2025, 15:47 WIB
DWN

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kota Palembang terdistribusi dengan baik dan bisa diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

Hal itu disampaikan Tito saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/9/2025).

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan secara spontan untuk melihat langsung kondisi lapangan.

“Kami ini spontan datang ya. Tidak kami rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kami spontan, random saja. Jadi apa adanya,” kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang.

Baca juga: Bapanas Minta Tambahan Rp 22,53 Triliun untuk Anggaran Program SPHP 2026

Dari hasil tinjauan, distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

“Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Bapak Presiden dan Pak Mentan, kami harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito.

Selain beras, ia juga menyoroti komoditas pangan lain, khususnya cabai. Karena Palembang bukan daerah penghasil utama cabai, Tito mendorong pemerintah daerah (pemda) menggalakkan gerakan tanam cabai agar tidak bergantung pada pasokan luar daerah.

“Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai di pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab, tetap dilakukan intervensi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif.

Baca juga: Inflasi Pendidikan Lebih Rendah di Agustus 2025, BPS Ungkap Penyebabnya

Secara bulanan (month-to-month/mtm), Indonesia pada Agustus 2025 mengalami deflasi sebesar 0,08 persen. Sementara itu, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Agustus 2025 tercatat 2,31 persen atau turun dari 2,37 persen pada Juli 2025.

Penurunan itu terutama disumbangkan oleh komoditas pangan seperti tomat dan cabai rawit, serta tarif angkutan udara yang menurun berkat intervensi pemerintah.

Harga pangan yang lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan dan Kabulog, fokuskan adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” tandas Tito.

Terkini Lainnya
Tunjukkan Soliditas, 8 Pemda di Sumut Bantu Pemulihan Aceh lewat Hibah Antardaerah

Tunjukkan Soliditas, 8 Pemda di Sumut Bantu Pemulihan Aceh lewat Hibah Antardaerah

Kemendagri
Hangat dan Sederhana, Momen Makan Siang Mendagri bersama Praja IPDN di Tengah Tugas Kemanusiaan

Hangat dan Sederhana, Momen Makan Siang Mendagri bersama Praja IPDN di Tengah Tugas Kemanusiaan

Kemendagri
Puji Percepatan Huntara di Bener Meriah, Kasatgas PRR Disambut Senyum Penyintas

Puji Percepatan Huntara di Bener Meriah, Kasatgas PRR Disambut Senyum Penyintas

Kemendagri
Ketua Harian Dekranas Dorong Penguatan Pemasaran dan Kreativitas Tenun di Belu

Ketua Harian Dekranas Dorong Penguatan Pemasaran dan Kreativitas Tenun di Belu

Kemendagri
Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Kemendagri
Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Kemendagri
Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kemendagri
Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kemendagri
PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

Kemendagri
Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Kemendagri
Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Kemendagri
BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

Kemendagri
Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Kemendagri
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com