Kemendagri dan BP Tapera Teken Kerja Sama Bantu Pegawai Berpenghasilan Rendah Mendapat Hunian Layak

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) untuk membantu pegawai berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).

Penandatanganan tersebut dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma. Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah. 

Baca juga: Tito Tegaskan Komitmen Kemendagri Dukung Penguatan Regulasi Kopdeskel Merah Putih

Menurutnya, program tersebut dapat membantu pegawai berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

“Jadi, selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri, ya. Mereka di bawah, ada yang (gajinya) di bawah 5 juta tadi kan,” ujar Tito dalam siaran persnya, Jumat (8/8/2025).

Dia berharap kemudahan akses terhadap rumah layak dapat meningkatkan kinerja pegawai Kemendagri, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

“Ini mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan potensi penyimpangan juga akan berkurang,” jelas Tito.

Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung program tersebut, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca juga: Kemendagri Ingin CFD Dievaluasi karena Sering Jadi Pasar Kaget

Sebagaimana diketahui, penyediaan tiga juta rumah merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya mengucapkan terima kasih [kepada] Bapak Presiden dan juga terima kasih kepada Menteri PKP Pak Ara, demi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), termasuk di antaranya Kemendagri,” jelas Tito.

Lebih lanjut, dia menyatakan dukungan penuh terhadap program tiga juta rumah bagi MBR. 

Dukungan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum, yang mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Saat ini, seluruh pemerintah daerah (pemda) telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Baca juga: Lantik 55 Pejabat Baru, Kemendagri Tekankan Integritas dan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Tito mengatakan, Presiden Prabowo mengapresiasi jalannya program tersebut yang dinilai sesuai harapan. 

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on the right track. Saya mendengar sendiri, bahasanya adalah on the right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Mendagri Tito, yang telah banyak mendukung program tersebut. 

Menurutnya, program tersebut dapat berjalan baik berkat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk di jajaran kabinet.

“Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super tim. Semuanya yang ada adalah visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri. Dan Menteri ini kompak, saling membantu satu sama lain,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat: 3 Juta Rumah Tak Realistis, Fokus Saja ke FLPP dan Tapera

Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendagri maupun lembaga lainnya. 

Dalam kesempatan itu, secara simbolis juga diserahkan kunci rumah kepada pegawai Kemendagri sebagai penerima manfaat.