Lepas Distribusi Logistik PSU, Wamendagri Ribka Haluk Minta Provinsi Papua Jadi Teladan Demokrasi

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan dilaksanakan di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura, Papua, Senin (4/8/2025).

Dalam sambutannya, Ribka menegaskan bahwa pelaksanaan PSU merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama.

Pelaksanaan PSU di Papua juga dinilai memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia.

“Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,” ujar Ribka.

Ia mengapresiasi semua pihak yang telah terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD Tetap Demokratis

Ribka juga berpesan kepada KPU dan Bawaslu agar menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keberanian moral.

Ia menekankan agar tidak ada ruang bagi kesalahan, pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU. Netralitas aparatur sipil negara (ASN), kata dia, juga menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Pada kesempatan tersebut, Ribka mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya warga Kota Jayapura, untuk berpartisipasi aktif dalam PSU.

“Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” ucapnya.

Ribka menyadari bahwa pelaksanaan PSU bukanlah kondisi ideal karena membutuhkan anggaran, tenaga, dan waktu yang besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam tahapan PSU adalah tanggung jawab moral semua pihak.

Baca juga: 403 Polisi Dikerahkan Amankan PSU Pilkada Barito Utara 6 Agustus

“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat yang berharap banyak dari negara,” ucap Ribka.

Ia menegaskan bahwa PSU ini membawa harapan, doa, dan keyakinan masyarakat Papua terhadap masa depan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, semangat tersebut tidak boleh dinodai dengan kecurangan, pembiaran, atau kelalaian. 

Menutup sambutannya, Ribka kembali mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi bagaimana menjaga kehormatan setiap suara rakyat yang diberikan dengan sepenuh hati.

“Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita agar PSU ini berjalan lancar, damai, dan membawa kesejahteraan bagi Tanah Papua yang kita cintai,” tuturnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forkopimda Provinsi Papua.

Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan semangat kolaboratif untuk menyukseskan PSU secara damai dan demokratis.