KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan ( Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, Selasa (27/8/2024).
Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik kangkuang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) oleh Mendagri bersama sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Tito menjelaskan, dibentuknya BNPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.
"Sebelum aturan tersebut dibentuk, urusan perbatasan ditangani secara sektoral oleh kementerian/lembaga (K/L), TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya," ucapnya lewat siaran pers, Selasa.
Baca juga: Kemendagri Sebut 30 Persen BUMD Merugi
Setelah dibentuknya BNPP, urusan perbatasan negara ditangani secara terintegrasi. BNPP bertugas mengoordinasikan semua stakeholder, meliputi 27 K/L dan daerah yang secara ex officio dikepalai Mendagri.
"Apa saja yang dikerjakan? Tugasnya cuma tiga. Yang paling utama, tugas pertama adalah untuk mengelola terutama segmen perbatasan agar menjadi clear dan jelas," ujar Tito.
Ia menjelaskan, tugas pertama tersebut perlu dijalankan untuk mengatasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa.
"Dalam memaksimalkan tugas tersebut, BNPP didorong melakukan penyelesaian sengketa batas negara dengan jalan diplomasi secara damai," jelasnya.
Hal tersebut pula yang pernah diupayakan Mendagri saat menyelesaikan persoalan batas negara dengan Malaysia beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kemendagri Jamin Tak Ada Kelangkaan Blanko KTP Elektronik, Punya 6,8 Juta Stok
Saat itu, Mendagri dengan disaksikan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia melakukan penandatanganan segmen batas wilayah bersama Mendagri Malaysia.
"Nah, sampai saat ini, ada beberapa yang kita terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas-batas (negara) itu," imbuhnya.
Tito menjelaskan, tugas BNPP berikutnya, yakni mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pos ini dijalankan di bawah koordinasi BNPP dengan diikuti beberapa instansi, meliputi TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah (pemda).
Adapun tugas ketiga BNPP, yaitu membangun daerah perbatasan. Tugas ini perlu dioptimalkan, karena berfungsi untuk mendorong pemerataan pembangunan serta menjadi bentuk strategi pertahanan negara.
Baca juga: Kasus Kedua Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 4,5 Tahun Bui
Sebagai informasi, pada Pencanangan ke-12 Gerbangdutas ini, Tito juga sempat berkomunikasi secara virtual dengan perwakilan petugas di PLBN Sota, Sebatik, dan Motamasin.
Setelah itu, Tito meninjau sejumlah stan pameran yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyaksikan beberapa pameran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI-Polri, serta memberikan paket sembako secara simbolis kepada ibu dan anak yang membutuhkan.
Hadir pada kegiatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gubernur Maluku Sadali IE, dan Pj Gubernur Papua Ramses Limbong.
Baca juga: Teguh Prakosa Bakal Gantikan Gibran Pimpin Solo, DPRD Tunggu SK Kemendagri
Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Rudy Syamsir, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, dan pejabat terkait lainnya.