Rapat Kerja dengan DPD RI, Mendag Budi Santoso Paparkan Program Prioritas Kemendag

KOMPAS.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa, (10/12/2024). 

Pada pertemuan itu, Budi menyampaikan, program prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI.

“Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujarnya melansir kemendag.go.id, Rabu (11/12/2024). 

Terkait pengamanan pasar dalam negeri, Budi menjelaskan, Indonesia memiliki pasar yang cukup besar.  

Dia berharap, potensi pasar yang cukup besar tersebut tidak dinikmati negara asing dan dapat dinikmati pelaku UMKM dalam negeri. 

Baca juga: Kemendag Sinergikan Program UMKM Bisa Ekspor dengan Perguruan Tinggi dan Kementerian UMKM

“Untuk itu, Kemendag melakukan pembinaan kepada UMKM agar memiliki daya saing, termasuk menyalurkan produk UMKM melalui saluran distribusi yang ada, di antaranya dengan bekerja dengan lokapasar dan dengan retail modern,” urainya.

Sementara itu, untuk perluasan pasar ekspor, lanjutnya, Kemendag membuat perjanjian dagang dengan negara mitra dagang, terutama pasar nontradisional. 

Saat ini, Indonesia memiliki 11 perjanjian dengan mitra dagang yang telah selesai. 

Kemudian, untuk perjanjian masih dalam proses perundingan, sebanyak 17 perjanjian dan 13 perjanjian masih dalam tahap penjajakan.

“Kemendag terus melakukan perjanjian dagang untuk mempermudah produk Indonesia memasuki pasar negara mitra dagang,” imbuhnya. 

Budi menambahkan, Kemendag juga memiliki program prioritas peningkatan UMKM BISA Ekspor.  

Baca juga: Kemendag Beberkan Penyebab Harga MinyaKita Tak Kunjung Turun di Pasar

BISA merupakan kepanjangan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi, yang berarti UMKM dapat menembus pasar ekspor sehingga harus mempunyai daya saing, baik  dari sisi produk maupun manajemen. 

“Kemendag mempersiapkan pasar untuk UMKM dengan memanfaatkan perwakilan perdagangan di 33 negara,” ujarnya. 

Selain itu, Kemendag akan membuat standar pameran ekspor di luar negeri dan pendampingan desain.

Dalam raker itu, Budi menyampaikan beberapa kebijakan Kemendag lainnya. Salah satunya terkait impor untuk produk tertentu yang bersifat dinamis dan dapat  diubah.  

Kebijakan itu hadir mengingat kebijakan impor komoditas tertentu harus  mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait. 

“Ini untuk melakukan pengamanan dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan Kemendag untuk impor produk tertentu memuat kebijakan dari  kementerian lembaga terkait,” jelasnya.

Baca juga: Kemendag Sita Produk Keramik Impor Ilegal, Nilai Barang Capai Rp 9,8 Miliar

Budi menambahkan, Anggota Komite IV DPD sangat mendukung program Kemendag, terutama untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM.  

Ia menyebutkan, raker itu dapat menjadi sarana dalam mencari solusi bersama terkait sektor perdagangan.

“Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk Kemendag dan Komite IV DPD RI. Kami mengharapkan dukungan Komite IV agar program Kemendag bisa berjalan dengan baik,” ujar Budi.

Sementra itu, Komite IV mengapresiasi penjelasan Budi atas pertanyaan mengenai  kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri.  

Komite IV menyampaikan dukungan untuk program prioritas Kemendag dan diharapkan dapat menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah kepulauan serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Baca juga: Gencarkan UMKM BISA Ekspor, Kemendag Gelar Pekan Pengembangan Ekspor di Jatim

Turut hadir mendampingi Mendag Budi, yakni Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim, Inspektur Jenderal Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal (Dijern) Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Mardyana Listyowati, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin.