Balai Latihan Kerja, Sarana Mencetak Tenaga Terampil Berkualitas!

KOMPAS.com – Dalam menekan angka pengangguran di Indonesia, pemerintah tengah mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah menggelorakan fungsi balai latihan kerja (BLK) di Tanah Air.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017, sekitar 131 juta orang angkatan kerja nasional masih didominasi oleh lulusan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Padahal, dewasa ini persaingan dunia kerja kian ketat saja. Menyadari kondisi itu, pemerintah berupaya mengasah kompetensi tenaga kerja agar sesuai kebutuhan industri.

Utamanya, melalui peran BLK yang digenjot Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).

Baca: Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkarakter dan Berdaya Saing

Dengan konsep itu, balai-balai pelatihan kerja dapat berperan aktif. Hal tersebut diyakini dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat.

Salah satu BLK yang memiliki nilai lebih terletak di Serang, Banten. Sejak 2001, tempat pelatihan tersebut memiliki program yang diadopsi secara utuh dari negara maju seperti Austria.

Program yang berdurasi 2 tahun itu meliputi in house training dan on the job training untuk kejuruan Las Industri, Mesin Industri, Elektronika Industri, dan Mekatronika.

Dengan mengikuti program tersebut, peserta dibekali pelatihan dengan kompetensi untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan kualifikasi pekerjaan yang berubah cepat.

Thinkstockphotos Ilustrasi

Tak berhenti di sana, mereka juga dibekali pengetahuan manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar perilaku organisasi serta hubungan industrial.
 
“Lulusan BLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri,” ujar Fauziah, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang kepada Kompas.com, Jumat (21/7/2017).

Saat ini BLK yang tersebar di seluruh Indonesi berjumlah 301. Sebanyak 17 BLK merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP).

Selebihnya adalah milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atau dikenal sebagai BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Selain penjabaran di atas, Kemnaker juga memiliki program andalan lainnya. Contohnya, terobosan melalui program Revitalisasi, Rebranding, dan Re-orientasi BLK (3R). Program ini berencana menjadikan semua BLK mampu menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya masif, tetapi juga fokus sesuai kebutuhan industri.

Sejak awal 2017, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri memang fokus untuk pelatihan berbasis kompetensi. Ia telah menunjuk tiga Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dalam program 3R tahap pertama, yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Bandung, dan BBPLK Serang.

Pengangguran menurun

Berbagai upaya peningkatan kesempatan kerja oleh pemerintah terus menampakkan hasilnya dari waktu ke waktu.

Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (8/9/2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingkat pengangguran terbuka tahun ini sebesar 5,33 persen atau sejumlah 7,14 juta orang.

Angka itu merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998. Pada 1998, tingkat pengangguran terbuka adalah 7,47 persen. Sementara itu, pada 2006, tingkat pengangguran terbuka mencapai puncaknya yaitu sebesar 10,45 persen.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pekerja menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Selasa (26/9/2017). Proyek normalisasi bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri memasuki tahap pemasangan dinding turap untuk menguatkan bantaran agar tidak longsor sekaligus sebagai salah satu antisipasi banjir.

Selain itu, angka kemiskinan tahun ini sebesar 10, 64 persen atau sejumlah 27,77 juta orang, merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia.

Pada tahun 70-an, angka kemiskinan mencapai 60 persen. Sementara pada krisis moneter 1998, angka kemiskinan sebesar 20 persen.

“Kesejahteraan terus meningkat meskipun masih ada persoalan bagi penduduk kurang mampu. Negara terus berupaya mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan,” tegas Bambang.