Pembangunan yang Merata, Inilah yang Mempersatukan Indonesia!

Haris Prahara
Kompas.com - Jumat, 29 September 2017
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Halaman Kantor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat (21/7/2017) sekitar pukul 17.00 wibKompas.com/ Syahrul Munir Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Halaman Kantor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat (21/7/2017) sekitar pukul 17.00 wib


KOMPAS.com – Ketimpangan sosial ekonomi. Itulah salah satu masalah yang masih membelit bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana langkah pemerintah mengurai problematika itu?

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.  Jika pada 2014, nilai IPM bangsa ini 68,90 maka pada 2016 lalu, nilainya meningkat menjadi 70,18.

Meski kualitas hidup masyarakat meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri. Per Maret 2017, rasio gini Indonesia sebesar 0,393 dan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,77 juta jiwa atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk.

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

"Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," ujar Jokowi.

Baca: Upaya Menciptakan Generasi Muda untuk Menghadapi Persaingan Global

Pemerintah tengah berupaya agar tak ada warga negara yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau kelas tiga. "Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," tegas mantan Wali Kota Solo itu.

Terdapat sejumlah langkah konkret yang tengah digenjot pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan.

Sebagaimana mengemuka pada Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (8/9/2017), pemerintah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan ketimpangan di negara kepulauan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, strategi pertama mengurai masalah ketimpangan adalah memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Hal itu dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diselesaikan segera.

IlustrasiThinkstockphotos Ilustrasi

Kedua, mengoptimalkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurut Bambang, masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Karena itu, pemerintah tengah menyusun basis data secara mendetail.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Dengan begitu, diharapkan setiap warga negara memiliki kartu keluarga dan juga nomor induk kependudukan (NIK).

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” ujar Bambang.

Baca juga: Warga Bogor Antre Sejak Dini Hari Demi Akte Kelahiran

Jurus lain yang tengah diaplikasikan pemerintah adalah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran.

Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu.

Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah juga tengah mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Hal itu diyakini mampu membuat dampak signifikan dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Memang mendorong wirausaha baru tak mudah. Berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 7,8 juta jiwa atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk.  

Bangunan pasar tradisional Pasar Minggu yang dikelola PD Pasar Jaya.KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Bangunan pasar tradisional Pasar Minggu yang dikelola PD Pasar Jaya.

Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen, maupun Amerika Serikat 12 persen.

Dalam mengatasi tantangan pelaksanaan strategi-strategi di atas, tentunya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, selain pemerintah. Dukungan kalangan swasta dan partisipasi masyarakat luas wajib dipenuhi pula untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.

Bila kemerataan di Indonesia terwujud, maka persatuan bangsa ini pun akan semakin kokoh.

PenulisHaris Prahara
EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
FMB9
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
FMB9
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
FMB9
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
FMB9
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
FMB9
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
FMB9
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
FMB9
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program "Single Identity Number"
FMB9
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
FMB9
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
FMB9
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
FMB9
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
FMB9
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
FMB9
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
FMB9
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
FMB9