Penting, Menekan Ketimpangan Desa dan Kota!

Haris Prahara
Kompas.com - Jumat, 29 September 2017
Ilustrasi: Kota sebagai pusat pertumbuhan menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasiThinkstock Ilustrasi: Kota sebagai pusat pertumbuhan menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi


KOMPAS.com – Desa dan kota. Dikotomi yang terkadang menimbulkan berbagai asosiasi, misalnya terkait perbedaan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal, baik desa maupun kota selayaknya dapat maju bersama, tanpa ada jurang pemisah.

Kian lama, terjadi pergeseran tren terkait perpindahan penduduk Indonesia. Masyarakat kita cenderung semakin metropolitan, semakin senang hijrah ke kota. Itu didukung pula oleh data pemerintah, yang mana pada 2010, persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen.

Angka itu meningkat pada 2015 menjadi 53,3 persen. Lebih jauh lagi, pemerintah memprediksi persentase penduduk kota mencapai 60 persen jumlah penduduk Indonesia.

Saat ini, penduduk desa cenderung memiliki kesejahteraan lebih rendah dibandingkan penduduk kota. Mengutip Kompas.com, Rabu (29/3/2017), persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen atau hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen.

Baca: Pemerintah Targetkan Ketimpangan Terus Turun

Menyadari hal itu, pemerintah berupaya keras untuk menekan kemiskinan di desa agar kualitas kesejahteraannya dapat setara dengan kota.

Komitmen itu pun telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.

“Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dana desa menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warga pedesaan.

Baca juga: Cegah Korupsi Dana Desa, BPK Diminta Membina Kepala Desa

Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2015, alokasi dana desa sebesar Rp 20,76 triliun maka pada 2016, angka itu melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 46,98 triliun.

Pada 2017 ini, pemerintah menambah kembali alokasi dana desa menjadi lebih dari Rp 60 triliun.

Tentunya, mengucurkan dana desa sebesar itu juga menghadapi sejumlah tantangan. Sebut misalnya, dalam hal penyalurannya. Diperlukan integritas aparatur desa agar dana desa dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Dengan begitu, diharapkan ekonomi desa dapat bergulir cepat dan taraf hidup warganya pun terdongkrak.

Dongkrak pembangunan

Sarana lain dalam mengurangi ketimpangan masyarakat desa dengan kota adalah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Kemakmuran sebuah bangsa dapat tercapai tatkala tingkat pemerataan pembangunannya tinggi serta diiringi oleh sektor produktif pendorong ekonomi.

Pemerintah kini berupaya membangun infrastruktur yang tak lagi terpusat di Pulau Jawa. Kue pembangunan diupayakan tersebar ke luar pulau, termasuk daerah terpencil.

Proyek pembangunan jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri menjadi hal lumrah.

Pelabuhan Laut SaumlakiIstimewa Pelabuhan Laut Saumlaki

Berbicara pada Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (8/9/2017), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa ketimpangan desa dan kota merupakan perhatian pemerintah saat ini.

Menurut Bambang, ketimpangan yang terjadi saat ini justru terjadi sebagai saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Pada kurun waktu 2004-2012, terjadi kenaikan harga komoditas (commodity boom) dan menyebabkan ketimpangan melebar. Pada 2015, ketimpangan cenderung turun meskipun lambat.

“Growth belum diikuti pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah akan lebih berfokus untuk menurunkan ketimpangan,” tegasnya.

PenulisHaris Prahara
EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
FMB9
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
FMB9
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
FMB9
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
FMB9
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
FMB9
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
FMB9
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
FMB9
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program "Single Identity Number"
FMB9
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
FMB9
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
FMB9
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
FMB9
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
FMB9
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
FMB9
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
FMB9
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
FMB9