Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Kompas.com - 08/09/2017, 21:22 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah melakukan 5 strategi untuk mengatasi kemiskinan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017)KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah melakukan 5 strategi untuk mengatasi kemiskinan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017)

KOMPAS.com - Ketimpangan ekonomi dan sosial masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen penduduk miskin.

Dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,64 persen. Sayangnya, angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan.

Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah tidak berpuas diri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Presiden: Ketimpangan Ekonomi Harus Ditekan

Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

“Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," katanya.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.

Baca juga: Bappenas Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Ketimpangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Namun, data tersebut harus diverifikasi setiap tahun untuk menjamin keakuratan.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” katanya dalam Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017).

Baca juga: Mensos Sebut 4,1 Juta Anak Tidak Bersekolah

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni mengatakan, data yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat.

Data tersebut diverifikasi langsung ke lapangan untuk mencegah perubahan data atau perpindahan penduduk.

Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.

Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Terutama, prospek lapangan kerja di masa mendatang. Sehingga, pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.

Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017). KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Pemerintah memprioritaskan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan 5 strategi. Paparan strategi itu disampaikan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kominfo, Jumat (9/8/2017).

Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.

Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

Strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.

    

Terkini Lainnya
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
FMB9
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
FMB9
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
FMB9
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
FMB9
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
FMB9
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
FMB9
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
FMB9
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program "Single Identity Number"
FMB9
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
FMB9
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
FMB9
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
FMB9
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
FMB9
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
FMB9
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
FMB9
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
FMB9
Bagikan artikel ini melalui
Oke