Bangun Rusun dan Rusus di NTB, Kontraktor Harus Kerja Sesuai Perjanjian

Kompas.com - 15/07/2019, 17:51 WIB
Alek Kurniawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Total anggaran untuk pembangunan Rusun dan Rusus di NTB sebesar Rp 20,504 miliar.Dok. Humas Kementerian PUPR Total anggaran untuk pembangunan Rusun dan Rusus di NTB sebesar Rp 20,504 miliar.

KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merealisasikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rukus) untuk masyarakat NTB.

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera mengatakan pihaknya siap untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Di lain sisi, dia pun berharap pada seluruh kontraktor pelaksana untuk dapat melaksanakan proses konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.  

“Kami berharap dengan konstruksi bangunan yang baik maka dapat tercapai keterpaduan antara perencanaan dan realisasi pembangunan di lapangan,” ujar Bulera usai Penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2019 di NTB.

Baca juga: Kementerian PUPR Siap Bantu Pemda Relokasi Warga di Kawasan Kumuh

Pada kegiatan yang sama, turut hadir pula sejumlah kontraktor pelaksana pembangunan.

Beberapa kontraktor yang hadir di antaranya CV Cinta Bahagia yang menangani paket Pembangunan Rumah Susun NTB 1 dengan nilai kontrak Rp 3,48 miliar untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Ulil Albab.

Adapun ponpes tersebut berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur. 

Selanjutnya, hadir juga PT Performa Trans Utama yang menangani paket Pembangunan Rumah Susun NTB 3 dengan nilai kontrak Rp 2,351 miliar untuk Ponpes Al-Madina yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Baca juga: Rusun Pesantren Modern Terpadu di Padang Dipuji Jokowi

Kemudian, kontraktor berikutnya adalah CV Rangga Makazza yang menangani paket pembangunan Rumah Khusus NTB 1 dengan nilai kontrak Rp 5,494 miliar.

CV Sagita yang menangani  paket pembanguanan rumah khsusus NTB 2 dengan nilai kontrak Rp 4,559 miliar, dan CV Kurnia Karya  yang menangani Paket Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 dengan nilai kontrak Rp. 4,617 miliar

“Total anggaran untuk pembangunan Rusun dan Rusus di NTB sebesar Rp 20,504 miliar,” terang Sigit.

Kesehatan dan keselamatan kerja

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB  I Gusti Bagus Sugihartha menyambut baik rencana pembangunan tersebut.

“Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas partisipasinya dalam menyediakan Rusun dan Rusus dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Provinsi NTB,” ujar dia sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (15/7/2019).

Sementara itu, Perwakilan Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Nyoman Suarning mengingatkan kepada para penyedia jasa untuk lebih memperhatikan tentang penggunaan personel dan peralatan di lapangan.

Hal tersebut harus sesuai dengan yang sudah tertuang dan disepakati dalam kontrak yang ditandatangani. 

“Pihak kontraktor juga harus memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi para pekerja. Kami akan melakukan penilaian kinerja para kontraktor pelaksana pembangunan Rusun dan Rusus di NTB,” tandas dia.

Terkini Lainnya
Dukung Asta Cita, Menteri PU dan Kepala Bappenas Bahas Infrastruktur Strategis
Dukung Asta Cita, Menteri PU dan Kepala Bappenas Bahas Infrastruktur Strategis
Ditjen Perumahan
Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Manokwari, Kementerian PU Rampungkan Pembangunan Pasar Sanggeng
Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Manokwari, Kementerian PU Rampungkan Pembangunan Pasar Sanggeng
Ditjen Perumahan
Kementerian PUPR  Targetkan Pembangunan IKN Tahap I Rampung pada 2024, Begini Progresnya
Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan IKN Tahap I Rampung pada 2024, Begini Progresnya
Ditjen Perumahan
Kementerian PUPR Laksanakan Ground Breaking Huntap Tahap 2B di Kawasan Tondo II
Kementerian PUPR Laksanakan Ground Breaking Huntap Tahap 2B di Kawasan Tondo II
Ditjen Perumahan
"Bedah" 1.823 Rumah di Bogor, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 25 Miliar
Ditjen Perumahan
Nelayan di Simeulue Timur dapat Rumah Layak Huni dari Kementerian PUPR
Nelayan di Simeulue Timur dapat Rumah Layak Huni dari Kementerian PUPR
Ditjen Perumahan
Kementerian PUPR Pastikan Virus Corona Tak Halangi Pengerjaan Huntap di Palu
Kementerian PUPR Pastikan Virus Corona Tak Halangi Pengerjaan Huntap di Palu
Ditjen Perumahan
Siasati Keterbatasan Lahan Pondok Pesantren, Kementerian PUPR Bangun Rusunawa
Siasati Keterbatasan Lahan Pondok Pesantren, Kementerian PUPR Bangun Rusunawa
Ditjen Perumahan
Resmikan RS Darurat Covid-19, Presiden Jokowi Harap Sore Ini Sudah bisa Terima Pasien
Resmikan RS Darurat Covid-19, Presiden Jokowi Harap Sore Ini Sudah bisa Terima Pasien
Ditjen Perumahan
Penyelesaian RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Sudah 100 Persen
Penyelesaian RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Sudah 100 Persen
Ditjen Perumahan
Kementerian PUPR Ubah Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Covid-19, Bagaimana Kualitasnya
Kementerian PUPR Ubah Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Covid-19, Bagaimana Kualitasnya
Ditjen Perumahan
Kualitas Setara Apartemen, Rusunawa ASN Batam Sudah Dapat Dihuni
Kualitas Setara Apartemen, Rusunawa ASN Batam Sudah Dapat Dihuni
Ditjen Perumahan
Rusunawa ASN di Papua Barat Sudah Bisa Dihuni
Rusunawa ASN di Papua Barat Sudah Bisa Dihuni
Ditjen Perumahan
Bangun Rusun dan Rusus di NTB, Kontraktor Harus Kerja Sesuai Perjanjian
Bangun Rusun dan Rusus di NTB, Kontraktor Harus Kerja Sesuai Perjanjian
Ditjen Perumahan
Kementerian PUPR: Jumlah Kekurangan Rumah di Jabar Tertinggi di Indonesia
Kementerian PUPR: Jumlah Kekurangan Rumah di Jabar Tertinggi di Indonesia
Ditjen Perumahan
Bagikan artikel ini melalui
Oke