Bangun Rusun dan Rusus di NTB, Kontraktor Harus Kerja Sesuai Perjanjian
KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merealisasikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rukus) untuk masyarakat NTB.
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera mengatakan pihaknya siap untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Di lain sisi, dia pun berharap pada seluruh kontraktor pelaksana untuk dapat melaksanakan proses konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
“Kami berharap dengan konstruksi bangunan yang baik maka dapat tercapai keterpaduan antara perencanaan dan realisasi pembangunan di lapangan,” ujar Bulera usai Penandatanganan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus Tahun Anggaran 2019 di NTB.
Baca juga: Kementerian PUPR Siap Bantu Pemda Relokasi Warga di Kawasan Kumuh
Pada kegiatan yang sama, turut hadir pula sejumlah kontraktor pelaksana pembangunan.
Beberapa kontraktor yang hadir di antaranya CV Cinta Bahagia yang menangani paket Pembangunan Rumah Susun NTB 1 dengan nilai kontrak Rp 3,48 miliar untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Ulil Albab.
Adapun ponpes tersebut berlokasi di Desa Perian, Kecamatan Motong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya, hadir juga PT Performa Trans Utama yang menangani paket Pembangunan Rumah Susun NTB 3 dengan nilai kontrak Rp 2,351 miliar untuk Ponpes Al-Madina yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
Baca juga: Rusun Pesantren Modern Terpadu di Padang Dipuji Jokowi
Kemudian, kontraktor berikutnya adalah CV Rangga Makazza yang menangani paket pembangunan Rumah Khusus NTB 1 dengan nilai kontrak Rp 5,494 miliar.
CV Sagita yang menangani paket pembanguanan rumah khsusus NTB 2 dengan nilai kontrak Rp 4,559 miliar, dan CV Kurnia Karya yang menangani Paket Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 dengan nilai kontrak Rp. 4,617 miliar
“Total anggaran untuk pembangunan Rusun dan Rusus di NTB sebesar Rp 20,504 miliar,” terang Sigit.
Kesehatan dan keselamatan kerja
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB I Gusti Bagus Sugihartha menyambut baik rencana pembangunan tersebut.
“Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas partisipasinya dalam menyediakan Rusun dan Rusus dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Provinsi NTB,” ujar dia sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (15/7/2019).
Sementara itu, Perwakilan Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Nyoman Suarning mengingatkan kepada para penyedia jasa untuk lebih memperhatikan tentang penggunaan personel dan peralatan di lapangan.
Hal tersebut harus sesuai dengan yang sudah tertuang dan disepakati dalam kontrak yang ditandatangani.
“Pihak kontraktor juga harus memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi para pekerja. Kami akan melakukan penilaian kinerja para kontraktor pelaksana pembangunan Rusun dan Rusus di NTB,” tandas dia.
