Kementerian PUPR Ajak Masyarakat Tinggal di Rusunawa

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid usai melakukan Ground Breaking Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Magelang, Rabu (16/5/2018)

Dok. Humas Ditjen Penyediaan Perumahan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid usai melakukan Ground Breaking Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Magelang, Rabu (16/5/2018)

KOMPAS.com - Kementerian PUPR mengajak masyarakat untuk menempati rumah susun sewa (Rusunawa) yang telah dibangun di sejumlah kota besar di Indonesia.

Apalagi, Rusunawa yang dibangun pemerintah telah dilengkapi furnitur, saluran air bersih, dan listrik.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan fasilitas tersebut diharapkan bisa membuat penghuni Rusunawa merasa nyaman.

"Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PUPR saat ini kualitasnya sudah seperti apartemen. Kami harap masyarakat bisa menghuni Rusunawa yang kami bangun karena fasilitasnya sudah lengkap," ujar Khalawi usai groundbreaking Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Magelang, Rabu (16/5/2018).

(Baca: Pemerintah Optimistis Satu Juta Rumah Terbangun Tahun Ini)

Rusunawa yang dibangun pemerintah itu telah diisi dengan meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi tamu, dapur. Dengan begitu, calon penghuni tinggal masuk dan menempati Rusunawa.

Khalawi mengatakan, pemerintah tidak main-main dalam membangun Rusunawa. Pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses finishing dilakukan dengan detail.

"Kualitas Rusunawa yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat baik dan fasilitasnya sudah seperti di apartemen. Saya harap masyarakat jangan malu untuk tinggal di Rusunawa. Fasilitasnya sekarang sudah lengkap dan nyaman," ujarnya.

Rusunawa Magelang

Rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Wates, Kota Magelang, Jawa Tengah itu dibangun satu tower 4 lantai dengan unit hunian sebanyak 58 unit.

Rusunawa tersebut dibangun di tanah milik Pemerintah Kota Magelang.

Berdasarkan data pemerintah, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 4 Rusun di Kabupaten Magelang, 5 Rusun di Kabupaten Temanggung, dan 3 Rusun di Kota Magelang.

Sebanyak 50 Rusun juga akan dibangun di Desa Wates, Kecamatan Magelang Utara.

Anggota Komisi V DPR RI, Soedjadi, sangat mendukung pembangunan Rusunawa bagi masyarakat di Kota Magelang.

Ia berharap, Rusunawa bisa menjadi alternatif hunian bagi masyarakat karena lahan di kawasan perkotaan terbatas.

"Pada era Presiden Joko Widodo ini masalah perumahan untuk masyarakat benar-benar diperhatikan. Selain Rusun, pemerintah juga memberikan bantuan Rumah Khusus dan Bedah Rumah bagi masyarakat kurang mampu," katanya.

Menurut Soedjadi, Presiden Jokowi telah meresmikan sejumlah Rusunawa di wilayah Magelang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com/ SLAMET WIDODO Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat.

Tak hanya itu, pembangunan rumah bagi masyarakat juga dilaksanakan mulai dari daerah pinggiran.

Tujuannya, pembangunan perumahan lebih merata sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, bantuan Rusunawa, Rumah Khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat.

"Kami siap mendukung baik dari sisi penyediaan lahan, perijinan, dan pendataan masyarakat yang akan menempati Rusunawa. Semoga pembangunan Rusunawa ini bisa cepat selesai dibangun sesuai rencana," katanya.

Rumah untuk rakyat

Tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun 310 tower Rusunawa dengan jumlah unit Rusun sekitar 15.000.

Rusunawa yang dibangun ada dua jenis, yakni Tipe 36 untuk Rusun Keluarga dan Tipe 24 untuk Rusun Lajang.

Rusunawa tersebut dibangun bukan hanya bagi MBR, melainkan juga aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, serta para santri di pondok pesantren.

"Biaya sewa untuk tinggal di Rusunawa juga murah dan terjangkau. Pembangunan Rusunawa juga merupakan upaya percepatan pemerintah untuk menyediakan rumah dan mengurangi backlog perumahan," katanya.