Soal Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital, Kemenkominfo Minta Masyarakat Bersikap Bijak

Kompas.com - 03/04/2024, 18:33 WIB
I Jalaludin S,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau masyarakat selalu bersikap bijak dalam dunia digital.

Hal tersebut terkuat dalam forum sosialisasi bertema “ Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Dunia Digital” yang diadakan di Gedung Serba Guna Kesenian Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (2/4/2024).

Dalam forum tersebut, Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Astrid Ramadiah mengatakan, pemerintah menjamin kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat secara bijak dan penuh tanggung jawab di ruang digital. 

Pada 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian baru saja mengalami revisi. 

“UU ITE ini diharapkan dapat menjaga ruang digital menjadi lebih bersih, sehat, beretika, serta bisa dimanfaatkan secara produktif untuk kemajuan bangsa dan negara,” ungkapnya melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Kemenkominfo Akan Tinjau Kebijakan Nomor Ponsel Recycle yang Sering Disalahgunakan

Lebih lanjut,  Astrid menjelaskan, dunia digital di Indonesia cenderung didominasi oleh generasi muda. 

Akan tetapi, jumlah yang mendominasi tersebut sudah memahami hak-hak dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di dunia digital serta memperhatikan soal etika dan norma hukum yang berlaku di negara kita.

“Jangan sampai apa yang kita tulis atau ketik malah melanggar hak orang lain yang berdampak negatif kepada orang tersebut,” ujarnya.

Dia berharap, konten yang diunggah di dunia digital tidak mengandung hoaks, bermuatan perundungan, atau menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

“Jangan karena ingin viral lantas membuat konten yang tidak jelas sumbernya,” tegas Astrid.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan Rosdiana turut menanggapi kerancuan dalam implementasi UU ITE yang sering disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dia menyebutkan, UU ITE sejatinya dibuat untuk melindungi masyarakat dan bukan sebaliknya. UU ini bertujuan menciptakan perlindungan terhadap ITE atau bukan membatasi kebebasan berpendapat. 

“Selain penerapan sanksi pidana, perlu adanya upaya administrasi dalam pelaksanaan undang-undang ini agar undang-undang ini dapat meminimalisir timbulnya kejahatan,” jelasnya.

Baca juga: Upbit Dukung Kemenkominfo Bangun Ekosistem Blockchain

Mengenai kebebasan berpendapat, Rosdiana menjelaskan, pihaknya berfokus pada sosialisasi. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Diskominfo Kota Balikpapan terus melakukan sosialisasi, baik di kalangan pemkot, maupun kepada masyarakat di enam kecamatan di Kota Balikpapan. 

“Kami lakukan juga (sosialisasi) kepada pelajar SMP dan SMA di kota Balikpapan,” ungkapnya.

Terkait hoaks, Rosdiana mengatakan, pihaknya akan langsung turun memberi klarifikasi di media sosial resmi Pemkot Balikpapan. 

Menurutnya, pemerintah juga melakukan lebih banyak monitoring dan pembinaan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi. 

Hadiri pula sebagai narasumber dalam forum itu adalah seorang influencer, Dita Faisal.

Ia mengatakan, berdasarkan pengalamannya sebagai jurnalis, UU ITE tergolong agak “ngeri-ngeri sedap”. Namun, masyarakat tidak perlu takut selama mematuhi aturan yang berlaku. 

Baca juga: Kemenkominfo: Perbedaan Pendapat Hasil Pemilu Bawa ke Jalur Konstitusional, Jangan Ganggu Persaudaraan

“Ketika teman-teman punya data dan itu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kita mesti takut,” tandasnya. 

Dita juga menyoroti fenomena anonim dan second account di balik akun-akun media sosial. 

Menurutnya, ketika berhadapan dan berbicara dengan Gen Z, ada fenomena mereka takut untuk muncul. Akun tersebut berani berkomentar, tetapi saat ditelusuri orangnya tidak ada. 

Terkait hal tersebut, Dita mengungkapkan, ketika masyarakat bermain di ranah media sosial, tidak semua orang senang dengan postingan kita. 

“Harusnya justru jika senang berkreasi, posting aja. Selama itu positif dan keren, posting aja,” katanya. 

Dita juga mengajak peserta untuk bersama-sama melihat hal-hal positif, seperti apa saja yang dia bagikan di media sosial sebagai seorang influencer

Baca juga: Data Kemenkominfo, Hoaks Pemilu Meningkat Jelang Pemungutan Suara

Adapun forum sosialisasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terkait pentingnya perilaku yang beretika dan bertanggung jawab di dunia digital demi kemajuan bangsa dan negara.

Terkini Lainnya
PP Tunas Resmi Berlaku, Regulasi untuk Melindungi Anak di Ruang Digital

PP Tunas Resmi Berlaku, Regulasi untuk Melindungi Anak di Ruang Digital

Komdigi
Refleksi Hari Kasih Sayang, Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital lewat PP Tunas

Refleksi Hari Kasih Sayang, Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital lewat PP Tunas

Komdigi
Di Tengah Gempuran Misinformasi, Menkomdigi Minta Humas Perkuat Ketepatan dan Kecepatan Komunikasi Publik

Di Tengah Gempuran Misinformasi, Menkomdigi Minta Humas Perkuat Ketepatan dan Kecepatan Komunikasi Publik

Komdigi
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi
Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Komdigi
Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Komdigi
Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Komdigi
Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Komdigi
Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Komdigi
Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Komdigi
Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Komdigi
Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Komdigi
Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Komdigi
Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Komdigi
PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com