Ingin Keluarga Penerima Manfaat Mandiri, Mensos: Bansos Itu Sementara, Berdaya Itu Selamanya

KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dari sekadar memberikan bantuan sosial (bansos) menjadi memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Implementasi Program Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) secara virtual di Kantor Kementerian Sosial ( Kemensos), Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak pemerintah daerah (pemda) mendorong KPM penerima bansos untuk lebih berdaya dan mandiri dengan program-program pemberdayaan yang ada.

“Kami ingin mengajak mereka yang selama ini menerima bansos, kecuali lansia dan penyandang disabilitas, untuk memiliki semangat yang sama dengan kita, mereka mau untuk bisa menjadi keluarga yang lebih sejahtera,” ujar Gus Ipul dalam siaran persnya. 

Untuk diketahui, Kemensos menargetkan setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu minimal 10 KPM untuk "lulus" dari program bansos setiap tahunnya. 

Baca juga: 143 Guru Sekolah Rakyat Diganti Kemensos karena Tak Penuhi Panggilan

Target tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, khususnya di NTT, dan KPM menjadi keluarga yang lebih berdaya.

“Maka dari itu, kami harus sadarkan, harus ajak, harus membangun kesadaran bahwa bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemberdayaan turut menjadi arah pembangunan Presiden Prabowo. Hal ini ditunjukkan dengan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sehingga pemberdayaan harus diperkuat termasuk di daerah. 

“Kalau selama ini adalah social protection heavy, maka kita harus geser juga ke kanan untuk diseimbangkan dengan memperkuat empowering heavy-nya,” ucap Gus Ipul.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemda, kementerian/lembaga, BUMN, maupun lembaga filantropi seperti Baznas untuk berkolaborasi menyukseskan misi tersebut.

Baca juga: Setelah PPATK, Kemensos Bakal Gandeng BI untuk Cek Anomali Saldo Penerima Bansos

“Kami ajak bersama-sama menggunakan data yang sama dan berbagi peran dalam rangka memberdayakan keluarga-keluarga, yang kami anggap perlu untuk didampingi dan dibina sampai bisa graduasi sebagai keluarga yang mandiri dan sejahtera,” ujar Gus Ipul.

Penggunaan DTSEN

Lebih lanjut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya penyusunan program yang berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam upaya menghadirkan bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. 

Data itu merupakan peleburan dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Gus Ipul menegaskan, data tersebut adalah data yang harus menjadi perdoman bagi semua kementerian dan lembaga termasuk juga pemda. 

Baca juga: Cara Cek Status Penerima Bansos 2025 via NIK KTP, Apakah Masih Terdaftar di Data Baru DTSEN?

“Saya kira ini adalah pertama kali Indonesia memiliki data tunggal yang harus terus kita lakukan pemutakhiran karena data ini adalah data dinamis,” ujarnya.

Gus Ipul pun mengajak semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota di NTT, untuk  membantu pemutakhiran data.

Pasalnya, DTSEN bersifat dinamis karena setiap hari ada masyarakat yang meninggal dunia, lahir, dan berpindah tempat. 

Oleh karena itu, pemutakhiran data penting dilakukan agar data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.

“Ini penting untuk kita pahami bersama bahwa Bapak-Ibu sekalian, jangan kita sendiri-sendiri. Mungkin dulu masih sendiri-sendiri karena datanya juga beda-beda,” kata Gus Ipul.

Dia menyebutkan, Kemensos, Bappenas, pemerintah provinsi, termasuk kabupaten/kota di NTT dulu mempunyai data sendiri.

Baca juga: Di DPR, Mensos Pastikan Coret Penerima Bansos dari DTSEN Jika Terbukti Main Judol

“Namun, hari ini data sudah harus dilebur jadi satu, yaitu menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, rakor itu digelar untuk memastikan seluruh program pemerintah pusat di NTT bisa berjalan dengan baik.

“Acara ini lahir dari beberapa kali ada kunjungan dari Pak Menko atau yang diutus oleh Pak Menko dari Jakarta, baik Menko Polkam. Kemarin hadir langsung Menko Pangan dan beberapa wakil menteri yang ada di sini,” katanya.

Emanuel menyebutkan, para menteri meminta agar berbagai program pemerintah pusat di NTT dapat dikerjakan pada 2025.

Rakor itu juga bertujuan mengidentifikasi strategi percepatan dan hambatan implementasi program regional, meningkatkan kolaborasi pusat dan daerah, serta antara kabupaten/kota.

Baca juga: Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

Selain itu, rakor tersebut merumuskan rencana tingkat tindak lanjut, pembentukan kelompok kerja atau satuan tugas, serta mewujudkan strategi sinergitas antara program pemerintah pusat dan program pemda.