KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) menegaskan bahwa Kementerian Sosial ( Kemensos) akan melakukan evaluasi penerima bantuan sosial ( bansos) setiap lima tahun sekali.
Menurutnya, bansos bukan program seumur hidup, melainkan bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum penerima bansos diarahkan menuju program pemberdayaan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan dialog bersama pilar- pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 435 peserta, terdiri dari 199 pilar sosial Ponorogo, 107 pilar sosial Pacitan, dan 129 pilar sosial Trenggalek.
Mereka berasal dari berbagai unsur pilar sosial, meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pordam), serta pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos).
Baca juga: Pemkab Sumenep Kerahkan Pendamping PKH Cari Calon Siswa Sekolah Rakyat
Di era Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul menyebut, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting.
Untuk itu, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai langkah nyata mengawal transisi dari bansos menuju kemandirian masyarakat.
“Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kami akan evaluasi setiap lima tahun sekali,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (5/8/2025).
Hasil evaluasi itu akan menentukan arah intervensi pemerintah selanjutnya. Kelompok penerima bansos yang layak naik kelas akan dipindahkan ke program pemberdayaan, sedangkan yang tidak, akan tetap diberikan bansos.
Baca juga: Mensos Sebut Bansos Bagi Masyarakat Usia Produktif Bakal Dievaluasi 5 Tahun Sekali
Gus Ipul menekankan bahwa bansos memiliki peruntukan yang jelas dan tidak bisa digunakan seenaknya.
Misalnya, kata dia, bantuan Rp 750.000 per tiga bulan bagi ibu hamil digunakan untuk asupan gizi. Adapun bantuan untuk bayi 0–6 tahun, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Pendamping memiliki tugas membina keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bansos sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Evaluasi bansos juga menjadi instrumen penting dalam menyikapi berbagai penyimpangan.
Gus Ipul mengungkapkan keprihatinannya atas temuan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, dengan sekitar 300.000 di antaranya merupakan penerima PKH.
Baca juga: Penerima Bansos Diduga Main Judol, Mensos Bakal Periksa Pendamping PKH
“Sebanyak 230.000 sudah langsung kami putus penyalurannya. Sisanya masih kami dalami, termasuk kemungkinan data mereka disalahgunakan pihak lain,” katanya.
Kemensos melakukan evaluasi dan pemutakhiran data bansos secara berkala dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah (pemda), dan berbagai pihak.
Setiap triwulan, penyaluran bansos mengacu pada data terbaru yang dirilis oleh BPS.
“Data itu sangat dinamis, setiap hari ada yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Kalau kita konsisten memperbarui data, penyaluran bansos akan makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Baca juga: Penyaluran Bansos Sembako Mencapai 15,4 Juta Keluarga Penerima
Dalam forum tersebut, para pendamping PKH menyampaikan berbagai masukan terkait beban kerja dan tantangan lapangan.
Seorang pendamping dari Ponorogo mengungkapkan bahwa tugas mereka sering menumpuk pada waktu bersamaan, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan pertumbuhan anak, monitoring sosial, hingga penanganan kasus.
“Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan lebih optimal,” ucapnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Gus Ipul mengakui beratnya beban kerja para pendamping dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka.
Baca juga: Pendamping PKH di Bangkalan Door to Door Cari Siswa SR, Ungkap Sejumlah Kendala
“Saya terima kasih kepada teman-teman pendamping. Memang cukup berat, tetapi arahan saya jelas ya, Kemensos ini arahnya ke mana. Kita sama-sama konsolidasi agar ke depan lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan pendamping PKH dari Pacitan mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk bupati dan pemerintah pusat, yang telah memberikan perlengkapan kerja seperti seragam pelindung.
“Kami siap untuk program nasional selanjutnya dan berharap dukungan seperti ini semakin banyak di seluruh Indonesia,” katanya.
Menutup kegiatan dialog tersebut, Gus Ipul mengajak seluruh pilar sosial untuk terus menjaga integritas, bekerja sesuai aturan, dan memperkuat sinergi dengan pemda.
“Kalau kita konsisten, data semakin akurat, penyaluran bansos tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” tuturnya.
Baca juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, DTSEN Akan Diperbarui Setiap 3 Bulan