Angka Kemiskinan Turun, Gus Ipul: Buah Strategi Besar Presiden Prabowo
KOMPAS.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.
Ia menyebut, capaian tersebut sebagai bukti nyata keberhasilan strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kemiskinan.
“Hari ini, kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya dan ditunjukkan secara data oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan, sejumlah pendekatan sistematis telah dilakukan Kementerian Sosial ( Kemensos) sebagai pelaksana utama program bantuan sosial ( bansos).
Baca juga: Gus Ipul Tegaskan Siswa Masuk Sekolah Rakyat atas Persetujuan Orangtua
Pertama, pemerintah memperbaiki data melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima manfaat.
Kedua, pengalihan dan penyisiran sasaran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sasaran program digeser dari masyarakat kelas menengah (desil 6–10) ke kelompok masyarakat miskin yang lebih membutuhkan (desil 1–2).
Gus Ipul merinci bahwa sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan sembako dialihkan dari desil atas ke desil bawah, dan 8,2 juta penerima PBI dengan NIK tidak aktif juga dipindahkan ke kelompok miskin riil.
Baca juga: Kemensos Siap Dukung Kopdes Merah Putih, Gus Ipul: Upaya Memutus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Pada triwulan pertama 2025, lebih dari 15 juta penerima dari desil 1–4 mendapatkan bansos. Jumlah ini meningkat pada triwulan kedua menjadi 16 juta KPM atau naik 9,8 persen.
Sementara itu, penerima ganda dari PKH dan sembako meningkat dari 6 juta menjadi lebih dari 8 juta atau tumbuh 31,8 persen.
Ketiga, penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Kemensos menggencarkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sistem usul-sanggah juga diperkuat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemutakhiran data.
“ Bansos bukan sekadar angka di rekening, melainkan penyambung hidup masyarakat. Oleh karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
Baca juga: Peduli Disabilitas dan Lansia, DWP Kemensos Salurkan Bantuan Atensi di Yogyakarta
Jaga integritas distribusi bansos
Dalam menjaga integritas distribusi bansos, Kemensos melakukan sejumlah langkah.
Salah satunya adalah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek apakah penerima terindikasi terkait pendanaan terorisme atau peredaran narkoba.
Selain itu, Kemensos berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi rekening penerima bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo tidak wajar.
Evaluasi juga dilakukan terhadap penerima yang sudah lebih dari lima tahun menerima bantuan, kecuali bagi penyandang disabilitas dan lansia di desil 1–4.
Baca juga: Angka Putus Sekolah Tinggi, Kemensos: Sekolah Rakyat Jadi Upaya Putus Rantai Kemiskinan
“Tidak ada bansos yang dikurangi. Yang ada adalah bansos dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan,” terang Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat dengan menambah jangkauan dan nilai bansos.
Penebalan bansos pada Juni hingga Juli 2025 diberikan kepada 18,3 juta KPM dengan nilai Rp 400.000 per KPM. Pemerintah juga menyalurkan tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kerja besar untuk membangun kemandirian.
Baca juga: Kunjungi SRMA 17 Surakarta, Gus Ipul Soroti Pentingnya Wali Asuh dan Asrama
“Bansos adalah jaring pengaman, sementara pemberdayaan adalah jalan keluar. Kita harus bergerak bersama, pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil,” kata Gus Ipul.
Sebagai bentuk komitmen, Kemensos akan terus konsisten menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian terhadap penerima manfaat.
Gus Ipul menekankan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kepada rakyat.
“Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, melainkan kerja bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujar Gus Ipul.
